JAKARTA, AKURATNEWS.co – Sejumlah belanja yang dinilai tidak penting di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencapai Rp5 triliun. Temuan ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi.
Meski belum resmi menjabat, pria yang akrab disapa Demul itu telah melakukan perhitungan awal terkait pembiayaan pembangunan di Jabar. Perhitungan tersebut menunjukkan adanya pengeluaran yang dianggap tidak krusial, seperti anggaran perjalanan dinas, seminar, serta proyek-proyek yang dianggap kurang bermanfaat.
“Sampai hari ini, total belanja yang tidak penting mencapai Rp5 triliun. Anggaran ini berasal dari pengeluaran seperti perjalanan dinas, seminar, hingga proyek yang sebetulnya tidak perlu dibuat dan bukan efisiensi yang menghapus anggaran pembangunan,” ujar Dedi di Jakarta, Minggu (16/2).
Ia menegaskan, saat resmi menjabat, dirinya akan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang sesuai kebutuhan dasar masyarakat Jabar. Ia mencontohkan, anggaran untuk baju dinas gubernur, perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp1,5 miliar, dan perjalanan dinas dalam negeri senilai Rp1,8 miliar akan dipangkas drastis.
“Anggaran baju dinas gubernur, perjalanan dinas luar negeri itu kita ubah jadi Rp0. Perjalanan dinas dalam negeri dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700.000. Ini akan menjadi contoh bagi jajaran di bawah agar melakukan efisiensi serupa,” tegasnya.
Dedi menyatakan, efisiensi anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) baru, serta pengembangan infrastruktur jalan dan irigasi.
Adapun beberapa proyek pembangunan yang menjadi prioritas Dedi Mulyadi antara lain:
- Pembangunan jalan lintas Parung Panjang.
- Pembangunan Jalan Puncak 2.
- Pembangunan jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.
- Perbaikan irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- Peningkatan mutu laboratorium penelitian bibit padi.
- Integrasi layanan kesehatan mulai dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.
Dedi menargetkan, seluruh program pembangunan tersebut bisa rampung pada 2026. Dengan demikian, pada 2027, Pemprov Jabar akan fokus pada peningkatan investasi daerah.
“Pada 2027, kami ingin mengarahkan kebijakan ke pengembangan investasi daerah. Dengan infrastruktur yang baik, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan prima, Jawa Barat akan menjadi daerah dengan nilai investasi yang tinggi. Pendapatan dari investasi itu nantinya akan dikelola untuk pembangunan berkelanjutan,” kata Dedi.
Langkah efisiensi yang direncanakan Dedi ini mendapat sorotan publik, mengingat Jawa Barat sebelumnya memiliki utang sebesar Rp3,4 triliun, sebagian di antaranya digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.
Dengan pendekatan efisiensi dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, Dedi berharap mampu mengubah wajah pembangunan Jawa Barat menuju daerah yang lebih maju dan mandiri secara ekonomi.
Unruk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 diperkirakan mencapai Rp29,93 triliun. Anggaran ini turun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp36,79 triliun. (NVR)