JAKARTA, AKURATNEWS.co — Amuk banjir dan longsor yang melumpuhkan Sumatera termasuk Aceh dalam dua pekan terakhir kini memasuki babak baru.
Di tengah penyisiran korban dan pemulihan infrastruktur, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional merilis pernyataan keras jika bencana ini tak bisa dilepaskan dari struktur kepemilikan lahan skala raksasa di hulu sungai, termasuk konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang disebut berada di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu merujuk pada peta konsesi yang menunjukkan bahwa sebagian wilayah yang paling parah dilanda banjir berada tepat di tepian konsesi PT Tusam Hutani Lestari (PT THL), perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Menurut JATAM, kawasan itu bukan sekadar hamparan hutan industri, melainkan jantung dari daerah tangkapan air yang selama puluhan tahun menjadi penopang ekosistem wilayah hilir.
Dalam analisis JATAM, konsesi PT THL berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HPH, kebun sawit, dan konsesi HTI lainnya. Potongan-potongan izin tersebut jika dilihat dari udara menyerupai mosaik yang menggerus pegunungan dan hulu sungai Aceh, mengubah bentang alam secara masif.
“Seluruh kawasan hulu itu sudah lama dikapling izin-izin ekstraktif. Ketika hujan ekstrem turun, ekologinya tidak lagi mampu menahan limpasan air,” tulis JATAM dalam rilisnya, baru-baru ini.
Kondisi ini diperburuk kerusakan tutupan hutan, perubahan fungsi lahan, dan degradasi tanah akibat operasi industri yang terus berlangsung. Akibatnya, air hujan tidak lagi diserap oleh tanah dan akar pepohonan, tetapi langsung mengalir deras menuju permukiman.
Gelombang air yang membawa lumpur, potongan kayu, dan material lain itu mengamuk ke pemukiman warga, menjadikan banjir bandang kali ini sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade. Ribuan rumah rusak, jalan terputus, dan puluhan ribu warga hidup dalam ketidakpastian di tenda-tenda pengungsian.
Kabupaten yang disorot JATAM yakni Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil kini berada dalam status siaga darurat.
Semua wilayah ini berada di hilir dari gugusan izin tambang dan perkebunan yang membentang di bagian hulu.
“Penjelasan resmi selalu menyebut hujan ekstrem dan luapan sungai. Itu benar. Tapi ada lapisan fakta lain yang tidak boleh diabaikan: hulu sungai sudah lama kehilangan kemampuan untuk menahan air,” kata JATAM.
Salah satu wilayah yang paling disorot adalah Linge, Aceh Tengah, lokasi di mana PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan. Kawasan ini sudah bertahun-tahun menjadi titik konflik antara warga dan perusahaan karena perubahan hutan adat menjadi kebun industri pinus.
JATAM menyebut bahwa perubahan lanskap di kawasan hulu sejenis ini tidak bisa dipisahkan dari skala bencana yang terjadi hari ini.
“Ini bukan hanya hujan. Ini akibat akumulasi perubahan bentang alam dalam jangka panjang,” tulis JATAM dalam pernyataannya.
Di bagian paling sensitif dari pernyataan itu, JATAM menegaskan bahwa salah satu konsesi HTI terbesar di Aceh dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari.
JATAM menilai hal ini memperlihatkan bagaimana struktur kepemilikan lahan oleh elite politik dapat ikut menentukan tingkat risiko bencana di daerah.
“Bencana ini bukan hanya soal alam, tetapi soal kebijakan dan kepemilikan lahan oleh elite, termasuk presiden yang membentuk seberapa dahsyat dampak banjir terhadap warga,” tulis JATAM.
JATAM pun mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap izin tambang, perkebunan, dan HTI di Aceh, khususnya yang berada di zona hulu sungai.
Mereka menuntut agar wilayah tangkapan air dipulihkan, hutan yang rusak direstorasi, dan izin-izin yang bermasalah dicabut.
“Jika akar masalah ini tidak diselesaikan, bencana akan terus terulang dan memakan korban lebih banyak,” tegas JATAM.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT THL maupun istana terkait tudingan tersebut. (NVR)