JAKARTA, AKURATNEWS.co – Awal 2026 menjadi titik krusial bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Di balik rutinitas pengamanan dan penegakan hukum, wacana pergantian Kapolri kembali mengemuka. Pelan, namun terasa kuat di internal Korps Bhayangkara.
Momentum ini tak lepas dari akan berakhirnya masa tugas Komite Reformasi Polri, tim khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang menjadi fondasi pembenahan Polri ke depan.
Bagi sebagian kalangan, pergantian Kapolri bukan sekadar soal regenerasi jabatan. Lebih dari itu, ia menyangkut arah reformasi institusi, soliditas internal, hingga relasi Polri dengan masyarakat yang dalam beberapa tahun terakhir kerap diuji oleh berbagai kontroversi.
Dikatakan Direktur Riset Trunojoyo Institute, Amin Iskandar, di internal Polri kini berkembang diskursus serius soal figur ideal pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, yang dibutuhkan bukan sosok populer atau politis, melainkan pemimpin yang mampu menjadi “penjaga jembatan” di masa transisi.
“Isunya bukan hanya siapa yang menggantikan, tapi sosok seperti apa yang dibutuhkan Polri saat ini. Kita bicara soal konsolidasi, stabilitas, dan keberlanjutan reformasi,” kata Amin di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).
Dalam pandangan Trunojoyo Institute, Kapolri ideal ke depan adalah jenderal senior dari angkatan 1990, 1991, atau 1992.
Masa jabatannya pun tidak perlu panjang, cukup 12 hingga 18 bulan untuk memastikan agenda reformasi berjalan tanpa guncangan internal.
“Kapolri transisional ini harus punya wibawa, pengalaman, dan diterima semua faksi. Dia bukan untuk membangun kekuasaan, tapi merapikan rumah sebelum diserahkan ke generasi berikutnya,” ujar Amin.
Sejumlah nama jenderal senior pun mulai diperbincangkan. Inisial DP, WW, dan WH disebut sebagai figur yang memiliki rekam jejak panjang, otoritas kuat, serta legitimasi yang relatif solid di mata perwira tinggi hingga jajaran bawah.
Amin menilai penunjukan Kapolri dari kalangan senior juga penting untuk meredam potensi politisasi jabatan Kapolri, terutama di awal pemerintahan baru. Dengan figur yang sudah ‘selesai’ secara karier, risiko tarik-menarik kepentingan dinilai bisa ditekan.
“Kapolri masa transisi ini memberi ruang bagi Presiden dan DPR untuk menyiapkan Kapolri definitif dari angkatan yang lebih muda. Nantinya, Kapolri tersebut bisa menjabat penuh selama tiga tahun,” jelasnya.
Skema ini, menurut Amin, bukan hal baru dalam tradisi birokrasi dan militer Indonesia. Dalam situasi tertentu, kepemimpinan sementara justru menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan memastikan transisi berjalan mulus.
Di luar dinamika internal, harapan publik terhadap sosok Kapolri baru juga tak kalah besar. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparat, hingga keberanian menuntaskan agenda reformasi struktural dan kultural Polri yang selama ini kerap tersendat.
“Siapapun Kapolri yang dipilih Presiden Prabowo nanti, masyarakat berharap Polri bisa lebih responsif, transparan, dan humanis. Reformasi Polri bukan lagi sekadar jargon,” tutur Amin.
Di tengah menunggu rekomendasi akhir Komite Reformasi Polri dan keputusan politik di tingkat elite, satu hal menjadi benang merah: pergantian Kapolri kali ini akan menjadi ujian awal komitmen reformasi di era pemerintahan baru. (NVR)