JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah proaktif dalam menata sumber daya manusia aparatur dengan menggelar audiensi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (22/1/2026). Audiensi tersebut difokuskan pada upaya memperjuangkan kebijakan afirmasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memimpin langsung delegasi yang terdiri dari Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, Sekretaris Daerah Ferdinandus Kainakaimu, Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan Rudy Tirtayana, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan Damianus Katayu, unsur pimpinan DPR Papua Selatan, serta perwakilan pencari kerja OAP.
Rombongan diterima oleh Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto bersama Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan aspirasi mendesak terkait pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya menyangkut sisa kuota formasi CPNS yang diharapkan dapat diisi melalui mekanisme afirmasi bagi masyarakat lokal.
“Kami membawa aspirasi para pencari kerja Orang Asli Papua di Papua Selatan. Kami memohon kebijakan afirmatif agar sisa formasi CPNS dapat diisi dengan mempertimbangkan keterwakilan anak-anak daerah secara optimal dalam birokrasi,” ujar Apolo.
Anggota DPD RI Rudy Tirtayana menegaskan bahwa kebijakan rekrutmen ASN di Papua tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, khususnya Pulau Jawa. Menurutnya, kondisi geografis, sosial, dan kualitas akses pendidikan di Papua memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual.
“Banyak putra-putri daerah telah mengikuti seleksi, namun terkendala ambang batas dan faktor teknis lainnya. Mereka perlu diberi ruang untuk mengabdi kepada negara di tanahnya sendiri,” tegas Rudy.
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menambahkan, dampak pemekaran daerah dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2024 menyebabkan sebagian besar formasi justru terisi oleh OAP yang tidak berdomisili di Papua Selatan. Hal tersebut dinilai menghambat penyerapan tenaga kerja lokal.
“Anak-anak asli Papua Selatan, terutama yang terdampak langsung oleh Proyek Strategis Nasional dan pemekaran ibu kota provinsi, harus mendapat prioritas. Mereka adalah bagian penting dari proses transisi pemerintahan baru,” kata Paskalis.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan pencari kerja OAP juga menyampaikan harapan agar sisa kuota CPNS dapat diatur secara lebih fleksibel oleh daerah melalui kebijakan Gubernur, sehingga distribusi formasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan wilayah adat dan suku-suku di Papua Selatan.
“Kami berharap dapat kembali ke daerah membawa kabar baik bagi teman-teman pencari kerja,” ujar salah satu perwakilan OAP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan dan akan segera melaporkannya kepada Menteri PANRB. Ia menekankan pentingnya kelengkapan data dan kriteria yang jelas sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat.
“Kami akan mencari strategi kebijakan yang presisi. Mekanisme di daerah silakan diatur, namun data harus lengkap agar permasalahan serupa tidak terulang. Mohon bersabar sementara proses ini kami tindak lanjuti,” ujar Aba.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh empati tersebut menjadi simbol kuatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, MRP, serta perwakilan masyarakat mencerminkan keseriusan Pemprov Papua Selatan dalam memperjuangkan hak dan masa depan Orang Asli Papua dalam sistem birokrasi nasional./Teg. Foto: Winona.