JAKARTA, AKURATNEWS.co – Iran memberikan tanggapan secara resmi atas usulan sembilan poin yang diusulkan pihak oleh Amerika Serikat terkait konflik di Timur Tengah.
Reaksi Iran mengejutkan, alih-alih menyetujui, Iran justru mengajukan rencana tandingan yang lebih detail menjadi sebanyak 14 poin.
Langkah ini dilaporkan oleh Kantor Berita Tasnim, Minggu (3/5/2026) kemarin, sebagai upaya Iran untuk menentukan syarat-syarat mereka sendiri guna mengakhiri permusuhan yang sedang berlangsung. Tanggapan tersebut disampaikan melalui perantara diplomatik dari Pakistan. Hal ini menandakan bahwa Teheran memiliki niat untuk melangkah lebih jauh dari sekadar gencatan senjata sementara.
“Jika Washington sebelumnya mengusulkan jeda pertempuran selama dua bulan, Iran dengan tegas menolak ide tersebut. Mereka justru mendesak agar semua masalah utama diselesaikan dalam waktu singkat, yakni 30 hari,” tulis Tasnim.
Dalam proposal 14 poin tersebut, Iran menuntut adanya jaminan keamanan yang kuat untuk mencegah aksi militer di masa depan terhadap wilayah mereka. Salah satu poin yang paling krusial adalah tuntutan penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah-wilayah di sekitar Iran. Bagi Teheran, perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika tekanan militer langsung dari pihak asing dihilangkan dari peta kawasan tersebut.
Tak hanya soal militer, Iran juga menuntut pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Rencana tersebut mencakup pencabutan blokade laut dan penghapusan seluruh sanksi internasional yang selama ini menjerat ekonomi mereka. Iran juga meminta pengembalian aset-aset negara yang dibekukan di luar negeri, serta kompensasi atas kerugian ekonomi yang mereka alami akibat sanksi dan tekanan militer selama bertahun-tahun.
Keamanan jalur perdagangan laut juga menjadi sorotan dalam proposal ini. Teheran mengusulkan mekanisme khusus untuk mengatur Selat Hormuz, yang merupakan titik krusial bagi transit minyak global. Tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas dan kelancaran arus maritim di wilayah tersebut, sekaligus memastikan bahwa Iran memegang kendali strategis atas keamanan di gerbang utama ekspor energi dunia itu.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa usulan ini bertujuan untuk “mengakhiri perang yang dipaksakan secara permanen.” Ia menegaskan bahwa kini bola panas ada di tangan Amerika Serikat.
Inilah gambaran 14 poin yang diajukan Iran ke Amerika Serikat, dilansir dari Beritasatu.
Klaster Keamanan & Militer (6 Poin)
- Penghentian Agresi Permanen: Menolak jeda 2 bulan yang diusulkan AS; menuntut status damai permanen dalam waktu 30 hari.
- Jaminan Keamanan Negara: Janji tertulis bahwa AS/Israel tidak akan melakukan serangan militer di masa depan terhadap kedaulatan Iran.
- Penarikan Pasukan Regional: Penarikan pasukan tempur AS dari negara-negara tetangga Iran.
- Perlindungan Jaringan Aliansi: Penghentian serangan terhadap kelompok yang disebut Iran sebagai “Front Perlawanan” (termasuk Lebanon/Hezbollah dan Yaman/Houthi).
- Batasan Penggunaan Pangkalan: Larangan bagi pangkalan militer asing di kawasan tersebut untuk digunakan sebagai titik tolak serangan ke Iran.
- Mekanisme Verifikasi Keamanan: Pembentukan komite bersama untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan damai.
Klaster Ekonomi & Aset (5 Poin)
- Pencabutan Sanksi Total: Penghapusan sanksi primer (untuk entitas AS) dan sekunder (untuk negara lain yang berdagang dengan Iran).
- Pembukaan Blokade Laut: Penghapusan blokade yang menghambat ekspor energi dan impor barang pokok.
- Repatriasi Aset: Pengembalian seluruh aset keuangan Iran yang dibekukan di bank-bank internasional.
- Kompensasi Perang: Tuntutan ganti rugi atas kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi akibat konflik tahun 2025-2026.
- Legitimasi Ekonomi: Pengakuan hak Iran untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan global tanpa hambatan diskriminatif.
Klaster Kedaulatan & Jalur Energi (3 Poin)
- Kendali Selat Hormuz: Pengakuan atas otoritas Iran dalam mengatur lalu lintas di Selat Hormuz melalui mekanisme koordinasi dengan IRGC.
- Tarif & Biaya Transit: Hak Iran untuk menetapkan mekanisme biaya atau regulasi bagi kapal-kapal dari negara yang dianggap “bermusuhan” yang melewati wilayah perairannya.
- Hak Nuklir Sipil: Pengakuan internasional atas hak Iran untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai (listrik dan medis) sesuai standar IAEA, namun tanpa batasan tambahan di luar NPT./Ib.