JAKARTA, AKURATNEWS.co – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menghadapi masalah hukum yang serius di negaranya. Terbaru, pihak Pengadilan Negeri Quezon City, Filipina, resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan erhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan tindak pidana ancaman serius. Informasi ini disampaikan oleh tim pengacaranya pada Jumat.
Pengacara Sara Duterte, Paul Lawrence Lim, menegaskan bahwa kliennya akan menghadapi proses hukum yang berlaku secara kooperatif.
“Duterte tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum yang tersedia,” ujar Lim sebagaimana dikutip dari harian Manila Times.
Atas penetapan tersebut, pengadilan menetapkan nilai jaminan (bail) sebesar 120.000 peso (sekitar Rp33,7 juta) untuk setiap poin dakwaan.
Buntut Pernyataan Ancaman Pembunuhan
Departemen Kehakiman Filipina mengajukan tiga dakwaan ancaman serius terhadap putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut. Kasus ini bermula dari pernyataan kontroversial yang disampaikannya dalam sebuah konferensi pers daring pada November 2024.
Dalam sesi tersebut, Sara mengancam akan menyuruh seseorang untuk membunuh tiga pejabat tinggi negara jika dirinya tewas terbunuh, yaitu:
* Presiden Ferdinand Marcos Jr.
* Ibu Negara Liza Araneta-Marcos
* Mantan Ketua DPR Martin Romualdez
Merespons perkembangan hukum ini, pihak Istana Kepresidenan Filipina menyampaikan sikap resminya. Kantor Presiden Marcos menegaskan bahwa mereka menghormati penuh seluruh keputusan dan proses legal yang berjalan di pengadilan.
Terancam Pemakzulan di Parlemen
Selain harus menghadapi dakwaan pidana di pengadilan, posisi politik Sara Duterte kini berada di ujung tanduk. Ia juga tengah menghadapi proses persidangan pemakzulan (impeachment) yang bergulir di parlemen Filipina.
Sara Duterte (48) mulai menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina ke-15 sejak memenangkan pemilu 2022 mendampingi Ferdinand Marcos Jr.
Sebelum berkiprah di tingkat nasional, ia memiliki rekam jejak politik yang panjang di daerah asalnya dengan menjabat sebagai Wakil Wali Kota Davao City (2007–2010) serta Wali Kota Davao City selama tiga periode (2010–2013, 2016–2019, dan 2019–2022)./Ib. Foto: Istimewa.
