Ini Alasan Bawaslu Perlu ‘Bodyguard’ Siber dari BSSN Jelang Pemilu 2029
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi memperpanjang kerja sama.
Kedua lembaga ini menandatangani Nota Kesepahaman tentang sinergi pengawasan dan keamanan siber untuk Pemilu dan Pilkada di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/9).
Penandatanganan dilakukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi. Kerja sama ini berlaku hingga 2031.
Bawaslu menilai teknologi informasi sekarang bukan lagi sekadar alat bantu administrasi. IT sudah jadi bagian utama dalam penyampaian informasi, pengolahan data, pelaporan pelanggaran, penyelesaian sengketa, sampai pelayanan publik kepemiluan.
Karena itu, Bawaslu menargetkan integrasi sistem informasi pengawasan naik dari 80 persen pada 2026 menjadi 95 persen pada 2029, sesuai Renstra 2025–2029.
Namun, semakin digital juga berarti semakin rawan sehingga dirasa perlu dukungan ‘bodyguard’ alias penjaga di bidang siber.
“Kami tidak hanya menghadapi ancaman siber di 2029 untuk Pemilu, tapi kemungkinan serangan sudah ada sejak 2027. Karena tahapan Pemilu sudah dimulai. Kalau pemungutan suara 14 Februari 2029, maka tahapan sudah jalan di pertengahan 2027,” jelas Rahmat Bagja.
Ia menyebut MoU sebelumnya berlaku lima tahun dan kini diperpanjang karena tantangan ke depan diprediksi makin rumit.
Ruang lingkup kerja sama Bawaslu – BSSN sendiri mencakup:
- Pengamanan dokumen elektronik dan sistem TIK
- Peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi
- Pertukaran data dan informasi ancaman siber
- Sosialisasi dan literasi keamanan digital
Sedangkan program konkret hingga 2031 di antaranya:
- IT Security Assessment dan monitoring keamanan siber
- Cyber Threat Intelligence
- Pemanfaatan layanan sandi data dan sertifikat elektronik
- Pelatihan dan sertifikasi keahlian keamanan siber untuk pegawai Bawaslu
- Asistensi pengamanan informasi
- Penguatan Managed Detection and Response (MDR) untuk deteksi dini dan respons insiden.
Rahmat juga menegaskan keamanan digital harus jadi bagian tata kelola kelembagaan dan manajemen risiko, bukan hanya urusan teknis.
“Bawaslu berkomitmen menjaga integritas Pemilu melalui pengawasan berbasis teknologi yang aman dan akuntabel. Dukungan BSSN dalam penguatan pusat data, command centre, serta pembentukan tim tanggap insiden siber menjadi fondasi penting untuk memastikan demokrasi digital berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya budaya keamanan informasi di seluruh jajaran.
“Sehebat apa pun sistem yang dibangun, akan tetap ada celah kalau SDM-nya tidak sadar keamanan. Ini tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Senada dengan Rahmat, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan sinergi ini kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
“Keamanan digital merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Sinergi Bawaslu dan BSSN menjadi kunci untuk memastikan pengawasan Pemilu terlindungi dari ancaman siber, sekaligus membangun ketahanan kelembagaan yang berkelanjutan,” tegas Nugroho.
Ia juga menyebut ancaman siber tidak mengenal batas lembaga. Karena itu kolaborasi antar lembaga tidak bisa ditunda.
Bawaslu sendiri akan terus mendorong penguatan di lima area yakni;
- Cybersecurity governance
- Security monitoring dan early detection
- Incident response and recovery
- Pengelolaan kerentanan secara berkala
- Peningkatan kompetensi teknis pegawai di bidang siber.
Tujuannya untuk memastikan seluruh ekosistem digital Bawaslu, mulai dari aplikasi, infrastruktur, endpoint, identitas, hingga data, terlindungi optimal.
Dengan MoU baru ini, Bawaslu dan BSSN berharap bisa mewujudkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan tahan terhadap serangan siber. Sekaligus membangun pengawasan yang lebih aksesibel, transparan, dan kredibel di era transformasi digital. (NVR)
