Tindakan Makar dan Ancaman Hukumannya
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Istilah makar sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diduga mengancam kekuasaan pemerintahan yang syah, atau kedaulatan negara. Meski demikian, suatu perbuatan tidak bisa langsung dikategorikan sebagai makar hanya karena pelakunya menentang kebijakan pemerintah.
Hukum pidana Indonesia memiliki ketentuan khusus untuk menentukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai makar. Aturan tersebut juga membedakan ancaman hukuman berdasarkan sasaran dan tujuan perbuatannya.
Pengaturan tindak pidana makar saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai makar di antaranya tercantum dalam Pasal 191, 192, dan 193.
Makar Berdasar Hukum Indonesia?
Makar merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian makar secara khusus tercantum dalam Pasal 160 KUHP.
Pasal tersebut menyebutkan, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Artinya, unsur makar tidak hanya berkaitan dengan tujuan atau niat seseorang, tetapi juga harus disertai tindakan persiapan untuk mewujudkan serangan yang dimaksud.
Dalam KUHP, tindak pidana makar dibedakan berdasarkan sasaran dan tujuan perbuatannya. Pasal 191 mengatur makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden, Pasal 192 mengatur makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan.
Dengan pengaturan tersebut, penentuan suatu perbuatan sebagai makar harus mengacu pada tujuan dan tindakan yang dilakukan pelaku serta unsur pidana dalam pasal yang disangkakan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, perbedaan pandangan politik, maupun penyampaian aspirasi tidak dengan sendirinya memenuhi unsur tindak pidana makar.
Ancaman Hukuman Makar dalam KUHP 2026
KUHP mengelompokkan tindak pidana makar berdasarkan sasaran dan tujuan perbuatannya. Setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Berikut di antaranya:
1. Makar terhadap presiden atau wakil presiden
Ketentuan pertama terdapat dalam Pasal 191 KUHP. Pasal ini mengatur tindakan makar yang ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden.
Perbuatan yang dimaksud mencakup makar dengan tujuan membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan presiden maupun wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenai salah satu dari tiga bentuk hukuman, yakni:
- Pidana mati.
- Pidana penjara seumur hidup.
- Pidana penjara paling lama 20 tahun.
Ketentuan ini menunjukkan hukum memberikan ancaman pidana berat terhadap tindakan yang secara langsung membahayakan keselamatan maupun kemampuan presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya.
2. Makar untuk memisahkan wilayah Indonesia
Jenis berikutnya diatur dalam Pasal 192 KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya membuat sebagian atau seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan asing atau terpisah dari NKRI.
Tindakan tersebut merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Apabila terbukti memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa:
- Pidana mati.
- Pidana penjara seumur hidup.
- Pidana penjara paling lama 20 tahun.
Dengan demikian, ancaman hukuman dalam Pasal 192 memiliki tingkat yang sama dengan ketentuan makar terhadap presiden atau wakil presiden.
3. Makar untuk menggulingkan pemerintahan
Pasal 193 KUHP secara khusus mengatur tindakan makar yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.
Dalam ketentuan ini, besaran pidana dibedakan berdasarkan kedudukan dan keterlibatan seseorang dalam tindakan tersebut.
Pelaku makar dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara itu, orang yang bertindak sebagai pemimpin atau pengatur makar terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Pembedaan tersebut menunjukkan KUHP memberikan ancaman lebih berat kepada pihak yang mengendalikan atau mengatur jalannya tindakan makar dibandingkan pelaku lainnya.
Permufakatan Jahat untuk Melakukan Makar Turut Diatur
Tidak hanya tindakan makar yang sudah dilakukan, KUHP juga mengatur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 196 KUHP. Melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan tersebut mengalami perubahan.
Pasal 196 mengatur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 dapat dikenai pidana. Selain itu, ketentuan mengenai pemberontakan dalam Pasal 194 juga mencakup permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
Meski demikian, terdapat pengecualian terhadap persiapan perubahan ketatanegaraan yang dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Perbuatan tersebut tidak dipidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 196 ayat (3).
Ancaman hukuman bagi pelaku makar dalam KUHP bergantung pada sasaran, tujuan, dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Hukuman yang dapat dijatuhkan mulai dari penjara paling lama 20 tahun hingga pidana mati atau penjara seumur hidup./Ib. Sumber:Beritasatu.
