Syahganda Sebut Prabowo Minta BIN dan BSSN Telusuri Siapa Pengguna Hasil Sadapan
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) diminta oleh Presiden Prabowo untuk menelusuri pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat negara.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengungkapkan, Prabowo ingin memastikan apakah terdapat konspirasi yang melibatkan kekuatan tertentu di balik dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Syahganda, pengusutan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga kelompok yang kemungkinan memanfaatkan informasi dari hasil penyadapan.
“Ini saya lihat sendiri beliau ingin memastikan sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia,” ujar Syahganda saat mengunjungi kantor LKBN Antara di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Syahganda mengungkapkan, dirinya sempat dipanggil Prabowo ke kediaman presiden pada pekan sebelumnya. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut membahas situasi terkini setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan.
Dalam pertemuan itu, menurut Syahganda, Prabowo merasa keselamatan dirinya kemungkinan terganggu akibat tindakan penyadapan tersebut. Ia juga menyebut persoalan tersebut berdampak terhadap hubungan presiden dengan kelompok yang selama ini memiliki kedekatan dengan pihak berinisial LSP.
Syahganda menilai perkara ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan hukum biasa. Alasannya, dugaan penyadapan menyangkut keamanan dan keselamatan kepala negara yang juga merupakan simbol negara.
Syahganda mengatakan Prabowo telah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi serta sejumlah pejabat lainnya untuk membahas persoalan tersebut.
Menurut dia, lembaga-lembaga intelijen itu memiliki kemampuan untuk menelusuri kemungkinan pemanfaatan informasi hasil penyadapan oleh kekuatan politik tertentu.
Syahganda menjelaskan, keterlibatan BIN dan BSSN tidak harus masuk ke dalam tim hukum yang dibentuk Polri. Namun, kemampuan intelijen kedua lembaga tersebut dinilai dapat membantu mengungkap jaringan dan pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan hasil penyadapan.
Ia berharap penelusuran tersebut dapat segera memberikan kejelasan mengenai motif, tujuan, serta pihak yang berada di balik dugaan penyadapan. “Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu 2 minggu ini menjadi terang,” tutur Syahganda.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa (3/11/2026) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EHS.
Pada Jumat (6/11/2026), Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka, yaitu mantan Kepala Divisi Teknologi dan Informasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi atau yang dijuluki “Kapten Jack”.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Pihak Istana sebelumnya menilai tindakan tersebut mengarah pada dugaan makar.
Pengembangan perkara kini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut dugaan tindakan penyadapan, tetapi juga kemungkinan penggunaan informasi yang diperoleh untuk kepentingan tertentu.
Syahganda berharap penelusuran yang dilakukan pemerintah dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang terlibat, termasuk mereka yang diduga menggunakan hasil penyadapan tersebut./Ib.Foto: Istimewa.
