Rampungkan Cita-cita Sang Ibu, Dwi Suswanti Dorong UUPA Bisa Jadi Kepastian Hukum Pertanahan
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Perjuangan meraih gelar doktor bukan perkara mudah. Banyak tantangan dan rintangan, baik itu dari faktor internal maupun eksternal.
Hal itulah yang dialami Dwi Suswanti. Di tengah kesibukannya menjalankan profesi sebagai notaris, ia harus membagi waktu antara pekerjaan, pendidikan, dan tanggung jawab mengurus tiga anak yang masih kecil.
Bahkan, salah satu momen paling berat dalam perjalanan akademiknya terjadi ketika harus menjalani ujian tertutup disertasi dalam kondisi hamil sembilan bulan. Ia harus berpacu dengan waktu antara jadwal persalinan dan ujian doktoral yang telah ditentukan.
Namun, perjuangan panjang tersebut akhirnya terbayar. Dwi berhasil menyelesaikan pendidikan doktor di bidang hukum dan mempersembahkan pencapaian itu kepada ibunya yang selama ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesarnya.
“Alhamdulillah, lega. Setelah empat tahun melewati berbagai liku-liku perjalanan, termasuk perjuangan ketika hamil, akhirnya hari ini bisa menyelesaikan semuanya. Ada kepuasan tersendiri,” ujar Dwi usai sidang Promosi Doktor di Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Rabu (11/10).
Ia mengungkapkan, keberhasilannya meraih gelar doktor bukan semata-mata ambisi pribadi. Ada cita-cita sang ibu yang ingin diwujudkannya.
Diceritakan Dwi, ibunya dahulu tidak sempat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar karena keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut justru membuat sang ibu memiliki tekad kuat agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan setinggi mungkin.
Karena itu, gelar doktor yang diraihnya dipersembahkan secara khusus kepada sang ibu yang hadir mendampingi pada momen bahagia tersebut.
“Saya ingin membuat ibu senang dan bangga di sisa umurnya, di masa tuanya. Saya ingin melihat beliau terharu karena anaknya bisa mencapai gelar doktor, sesuatu yang dahulu tidak bisa beliau dapatkan karena keterbatasan ekonomi,” tuturnya.
Sang ibu pun tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mengaku sangat bangga melihat anaknya berhasil meraih pendidikan tinggi, meskipun dirinya dahulu tidak memiliki kesempatan yang sama.
“Syukur Alhamdulillah, senang banget. Saya sangat bangga. Padahal saya dulu sekolah juga nggak, tetapi alhamdulillah anak saya bisa punya gelar doktor. Doa seorang ibu selalu untuk anaknya. Sekarang cita-citanya tercapai,” ungkap ibunda Dwi dengan nada haru.
Dwi mengakui, menyelesaikan pendidikan doktoral sambil bekerja dan mengurus tiga anak bukanlah perkara ringan. Ia harus membagi waktu antara pekerjaan sebagai notaris, kegiatan akademik, bimbingan, ujian, serta tanggung jawab sebagai seorang ibu.
Bahkan, dalam perjalanan akademiknya, ia harus menghadapi kehamilan dan mengatur ulang sejumlah agenda pendidikan. Salah satu pengalaman yang paling membekas adalah ketika menjalani ujian tertutup disertasi dalam kondisi kehamilan sembilan bulan.
“Momen yang paling saya ingat adalah ketika ujian tertutup dalam kondisi hamil sembilan bulan. Perjuangannya benar-benar berburu waktu antara jadwal kelahiran dan jadwal ujian. Tetapi saya tetap menjalani ujian meskipun dalam kondisi hamil besar,” ceritanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat informasi berpeluang meraih predikat cumlaude. Tapi karena terhalang waktu kelahiran anak ketiganya, predikat itu tak bisa ia raih lantaran terlewat waktu penyelesaian desertasinya.
Namun, ia tidak ingin menjadikan predikat akademik sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Baginya, kualitas hasil pendidikan dan proses perjuangan yang telah dilalui jauh lebih bermakna.
“Saya menghargai setiap perjuangan diri sendiri, setiap jerih payah, termasuk waktu yang harus dikorbankan bersama anak-anak. Bagi saya, nilai bukanlah yang utama. Yang penting adalah hasil dan kualitasnya,” ujarnya.
Di balik keberhasilan tersebut, dukungan suami menjadi salah satu faktor penting. Dwi menyebut suaminya kerap mengambil alih tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak ketika dirinya harus belajar, menghadapi ujian, maupun menjalani bimbingan akademik.
Suami Dwi pun berharap gelar doktor yang diraih istrinya tidak sekadar menjadi tambahan gelar akademik, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.
Di luar perjuangan personal dan keluarga, pendidikan doktoral Dwi juga membawa perhatian terhadap persoalan hukum agraria, khususnya kepastian hukum kepemilikan tanah yang berkaitan dengan Warga Negara Asing (WNA).
Ia menjelaskan, gagasan penelitian tersebut berangkat dari pengalamannya menangani klien berkewarganegaraan asing yang menghadapi persoalan hak atas tanah di Indonesia.
Menurutnya, klien tersebut tinggal di luar negeri dan tidak memahami secara menyeluruh ketentuan hukum pertanahan Indonesia. Ketika hak yang seharusnya dapat diperjuangkan hendak diproses, ternyata jangka waktu yang ditentukan dalam aturan telah terlampaui. Akibatnya, klien tersebut tidak memperoleh hak sebagaimana yang diharapkan.
Pengalaman itu mendorongnya menelaah lebih jauh persoalan kepastian hukum, terutama terkait ketentuan kepemilikan tanah oleh WNA melalui mekanisme pewarisan.
Dwi menilai, regulasi yang ada perlu diperjelas agar tidak hanya memberikan norma atau larangan, tetapi juga menyediakan solusi ketika ketentuan tersebut sulit diterapkan dalam praktik.
Secara khusus dirinya juga menyoroti Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur konsekuensi kepemilikan hak milik atas tanah oleh orang asing karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta akibat perkawinan.
Dalam ketentuan tersebut, orang asing yang memperoleh hak milik diwajibkan melepaskannya dalam jangka waktu satu tahun. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, hak milik tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan tetap memperhatikan hak pihak lain yang membebaninya.
Menurutnya, persoalan muncul ketika norma hukum tersebut tidak diikuti pedoman teknis yang memadai untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.
Ia menilai, belum adanya pedoman teknis yang jelas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait mekanisme peralihan hak ketika warisan jatuh kepada WNA berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
“Belum ada pedoman teknis terkait kepemilikan dan peralihannya ketika hak waris jatuh kepada WNA. Karena itu, dalam jangka pendek saya berharap BPN dapat menerbitkan pedoman teknis,” jelasnya.
Dwi berharap hasil kajian akademiknya dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi pertanahan nasional dan mendorong agar Pasal 21 Ayat (3) UUPA tidak hanya memuat norma mengenai kewajiban pelepasan hak, tetapi juga mengatur mekanisme penyelesaian yang lebih jelas ketika ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, persoalan kepastian hukum pertanahan membutuhkan aturan yang lebih operasional agar masyarakat, termasuk pihak asing yang memiliki hubungan hukum dengan tanah di Indonesia, tidak kehilangan hak akibat ketidakjelasan prosedur.
Selain pembenahan aturan, penerbitan pedoman teknis oleh BPN dinilai menjadi langkah jangka pendek yang dapat dilakukan untuk memberikan kejelasan mekanisme administrasi dan peralihan hak.
Sementara dalam jangka panjang, ia berharap pemerintah dapat melakukan pembaruan terhadap ketentuan agraria agar lebih lengkap dan mampu menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.
Dwi sendiri berharap gelar doktor yang diperolehnya dapat diaplikasikan secara langsung melalui profesinya sebagai notaris, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat lewat berkontribusi lebih luas, termasuk menjadi dosen dan terlibat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.
Baginya, gelar doktor bukanlah garis akhir perjalanan akademik, melainkan tanggung jawab baru untuk memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan dengan gelar ini saya bisa semakin bermanfaat bagi orang lain,” pungkasnya. (NVR)
