Serangan Hacker Internasional Ancam Perbankan Indonesia, BI dan OJK Siaga Siber
Foto: Ilustrasi Seorang Hacker Sedang Bekerja
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dunia perbankan Indonesia menghadapi ancaman serius. Serangan hacker internasional terhadap sistem keuangan dan infrastruktur digital semakin menjadi perhatian.
Jutaan aktivitas serangan siber terdeteksi menyasar berbagai sektor, termasuk perbankan, layanan keuangan, jaringan internet, hingga perangkat telepon genggam. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan tabungan, transaksi digital, dan pencurian data pribadi.
Data pemantauan FortiGuard Labs yang diberitakan pada November 2026 mencatat sekitar 1,9 juta aktivitas serangan siber berhasil diblokir dalam kurun 24 jam. Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan sekitar 999 ribu aktivitas.
Meski demikian, angka tersebut merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi atau diblokir, bukan bukti bahwa seluruh serangan berhasil membobol sistem perbankan Indonesia.
Mengantisipasi ancaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi keamanan digital. OJK meminta perbankan meningkatkan pemantauan transaksi tidak wajar, memperketat pengawasan teknologi informasi, serta melakukan klarifikasi terhadap transaksi bernilai besar yang terindikasi anomali.
BSSN juga memperkuat Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor keuangan. Sementara itu, BI memiliki landasan pengamanan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber.
Ancaman peretasan tidak hanya menyasar server bank dan mesin ATM. Telepon genggam masyarakat juga berpotensi menjadi pintu masuk kejahatan digital melalui phishing, tautan palsu, aplikasi berbahaya, pencurian kode OTP, hingga pengambilalihan akun mobile banking.
Pelaku kerap menyamar sebagai petugas bank, kurir, atau instansi resmi untuk mengelabui korban agar menyerahkan PIN, kata sandi, dan data perbankan. Karena itu, masyarakat harus waspada terhadap pesan maupun panggilan yang meminta informasi rahasia.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat tidak perlu panik atau menghentikan seluruh transaksi digital. Namun, langkah perlindungan harus diperketat: jangan pernah memberikan PIN dan OTP kepada siapa pun, hindari tautan mencurigakan, unduh aplikasi hanya dari toko resmi, gunakan kata sandi berbeda, aktifkan autentikasi dua faktor, serta rutin memeriksa mutasi rekening. Hindari pula Wi-Fi publik saat melakukan transaksi keuangan dan jangan memasang aplikasi APK dari sumber tidak dikenal.
Jika menemukan transaksi mencurigakan atau menduga rekening diretas, segera hubungi bank melalui saluran resmi untuk mengamankan akses dan meminta pemblokiran sesuai prosedur. Simpan bukti transaksi, pesan, maupun nomor yang menghubungi, kemudian laporkan kepada pihak berwenang. Apabila handphone hilang, segera amankan akses mobile banking, email, dan nomor telepon yang terhubung dengan rekening.
Sementara itu, pemerintah melalui BI, OJK, BSSN, serta kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan sistem pertahanan digital terus diperbarui, respons insiden berjalan cepat, dan informasi kepada masyarakat disampaikan secara transparan.
Kementerian Keuangan juga memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keamanan sistem keuangan negara, meskipun kebijakan khusus kementerian terkait gelombang ancaman ini masih memerlukan konfirmasi resmi. Kepercayaan publik terhadap perbankan digital hanya dapat dijaga melalui sistem yang tangguh, pengawasan ketat, dan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi./Ib.
