Soroti Penguatan Ekonomi Perempuan, ICMW 2026 Bahas Kolaborasi Multisektoral dan Transformasi Digital

JAKARTA, AKURATNEWS.co – Upaya penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi salah satu pembahasan utama dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Menara Radius Prawiro, kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (9/11).

Mengusung tema ‘The Revival of Women in National Economic Development’, konferensi ini mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, praktisi dan penggerak organisasi perempuan dari berbagai negara untuk membahas strategi memperkuat kontribusi perempuan dalam perekonomian.

Konferensi dibuka Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A., sebagai pembicara utama.

Penguatan literasi dan inklusi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antarlembaga menjadi sejumlah isu penting dalam pembahasan mengenai perluasan kesempatan ekonomi perempuan.

Salah satu pendekatan yang mengemuka dalam konferensi tersebut adalah pentingnya membangun ekosistem pemberdayaan yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.

Dalam sesi ketiga bertema ‘Weaving Policy and Action: Community-Based Solution and Policy Approaches’, akademisi Universitas Respati Indonesia, Dr. Farahdibha Tenrilemba, S.S., M.Kes., memaparkan pendekatan Multisectoral Collaborative Model for Women’s Economic Empowerment.

Model tersebut menempatkan perempuan dan komunitas ekonominya sebagai pusat pemberdayaan, dengan dukungan lima pilar utama, yakni pemerintah, akademisi dan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan komunitas, sektor swasta, serta ekosistem digital.

“Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya dibebankan kepada perempuan itu sendiri. Saya menawarkan model kolaborasi multisektoral dengan lima pilar utama yang saling terhubung, dengan perempuan dan komunitas ekonominya berada di pusat pemberdayaan,” ujar Farahdibha.

Menurutnya, pemerintah berperan menghadirkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, akademisi memperkuat riset dan peningkatan kapasitas, organisasi masyarakat membangun modal sosial serta pendampingan, sektor swasta membuka akses pasar dan peluang usaha, sementara ekosistem digital memperluas konektivitas, inovasi, dan kesempatan ekonomi.

“Ketika kelima pilar tersebut bergerak secara kolaboratif, perempuan tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga, komunitas, hingga berkontribusi pada perekonomian nasional,” lanjutnya.

Pendekatan ini dinilai relevan mengingat tantangan ekonomi perempuan masih mencakup keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, kesenjangan keterampilan digital, serta tanggung jawab domestik yang memengaruhi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Dalam sesi yang sama, pembicara internasional Dr. Mien Teah dari Curtin University, Australia, membahas peran perempuan dalam UMKM dan kewirausahaan, sementara Dr. Irum Saba dari Pakistan mengangkat tantangan dan inovasi dalam keuangan syariah.

Berbagai perspektif tersebut memperlihatkan pentingnya menghubungkan kebijakan ekonomi, akses pembiayaan, pengembangan kapasitas, dan praktik pemberdayaan di tingkat komunitas.

Selain diskusi internasional, rangkaian ICMW 2026 juga ditandai dengan penerbitan buku bunga rampai ‘Menenun Kemandirian Ekonomi Perempuan Indonesia’ oleh IPB Press.

Buku setebal 598 halaman tersebut menghimpun 30 tulisan dari 39 penulis, yang mengangkat berbagai perspektif mengenai pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, ekonomi komunitas, serta tantangan dan peluang dalam pembangunan ekonomi.

Salah satu tulisan dalam buku tersebut berjudul ‘Praktik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Komunitas di Indonesia” karya Farahdibha Tenrilemba, yang dimulai pada halaman 379.

Tulisan ini mengangkat pentingnya modal sosial, transformasi digital, dan kolaborasi multipihak dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan.

Kekuatan komunitas, yang tercermin melalui kepercayaan, solidaritas, dan jejaring sosial, menjadi salah satu fondasi penting untuk membuka akses terhadap pengetahuan, sumber daya, serta peluang ekonomi.

Dalam konteks tersebut, teknologi digital dapat menjadi sarana untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan memperkuat konektivitas antarpelaku usaha, terutama perempuan yang bergerak dalam usaha mikro dan kecil.

Namun, transformasi digital juga membutuhkan pendampingan, literasi keuangan, serta dukungan kebijakan agar manfaatnya dapat menjangkau kelompok perempuan dengan latar belakang dan kondisi sosial ekonomi yang beragam.

Pembahasan mengenai peran perempuan dalam perkembangan teknologi juga mengemuka dalam sesi pertama bertema ‘Women at the Forefront: Highlighting Women’s Contributions in the Digital Era’.

Sesi yang dimoderatori Farahdibha Tenrilemba tersebut menghadirkan Prof. Madina Mansurova dari Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, serta Deva Rachman dari LPDB Koperasi, bersama sejumlah akademisi dan penulis lainnya.

Diskusi menyoroti perkembangan ekonomi digital, peluang kewirausahaan perempuan, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta pentingnya peningkatan literasi dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Kemampuan perempuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas partisipasi ekonomi. Namun, akses yang setara terhadap pendidikan, pembiayaan, dan teknologi tetap diperlukan agar transformasi digital dapat berlangsung secara inklusif.

Pendekatan kolaborasi multisektoral yang dibahas dalam konferensi juga mencerminkan pentingnya keterhubungan antara dunia akademik, organisasi masyarakat, lembaga keuangan, dan sektor usaha.

Farahdibha, yang memiliki kepakaran dalam komunikasi kesehatan dan kesehatan masyarakat, juga aktif dalam berbagai organisasi pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

Ia mengemban amanah kepemimpinan di KOWANI, menjabat Sekretaris Jenderal Wanita Tani Indonesia HKTI, Ketua Badan Pengurus Lazismu Kota Depok, serta terlibat dalam kepengurusan ICMI.

Pengalaman lintas sektor tersebut menjadi salah satu perspektif dalam melihat bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak cukup dilakukan melalui satu pendekatan, melainkan membutuhkan keterhubungan antara pengembangan pengetahuan, dukungan kebijakan, penguatan komunitas, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam konteks yang lebih luas, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, komunitas usaha, dan lembaga filantropi memiliki ruang untuk membangun kemitraan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas serta kesejahteraan keluarga.

ICMW 2026 menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai berbagai pendekatan pemberdayaan ekonomi perempuan, baik melalui kebijakan, inovasi teknologi, pengembangan kewirausahaan, maupun penguatan komunitas.

Berbagai gagasan yang mengemuka menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan akses terhadap kesempatan, kemampuan mengambil keputusan, serta dukungan ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan ekosistem digital diharapkan dapat memperkuat berbagai inisiatif pemberdayaan yang telah tumbuh di masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan keluarga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (NVR)