Ini Penyebab Sejumlah Kader PPP Lakukan Orasi di Kantor DPP
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Riak kecil mewarnai dinamika Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada Jum’at 13 November 2026 lalu, puluhan kader dan pengurus Partai berlambang Ka’bah yang tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat.
Kedatangan para kader ini untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi internal partai sekaligus aksi simbolik dengan cara menyegel kantor partai. Koordinator Kader Penyelamat Ka’bah (KPK), Ahmad Yani, mengatakan pihaknya menuntut keadilan terhadap sejumlah pengurus partai yang diberhentikan sepihak oleh pengurus DPP.
Termasuk pemberhentian sepihak Ketua Umum Mardiono terhadap Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) selaku Sekjen Partai dan Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum Partai.
“Semua kader dan pengurus yang telah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan hartanya tapi tidak dihargai partai. Kemudian abang kita, bang Sandiaga uno yang kebetulan Ketua Bapilu diberhentikan yang tidak sesuai dengan AD/ART,” kata Ahmad Yani saat berorasi, Jumat, 13 November 2026, seperti dilansir dari Metrotv.
Ahmad Yani menilai, seharusnya orang-orang yang telah memberikan kontribusi dan energinya terhadap perjuangan partai tidak dibuang begitu saja. Terlebih, setelah Muktamar Partai, ia menganggap dinamika internal mengharuskan rekonsiliasi partai.
Menurutnya, langkah Mardiono dinilai telah menciderai semangat rekonsiliasi partai. Hal ini dinilai justru menambah gaduh dengan cara melakukan pemecatan sejumlah pengurus dan anggota DPRD di daerah.
“Kemudian keputusan mahkamah partai politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak maruwah konstitusi partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, kepulauan riau, termasuk di prabumulih, belum lagi yang lain,” kata Ahmad.
Ahmad Yani menambahkan, aksi segel kantor DPP dilakukan setelah dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) daring yang diikuti 200 fungsionaris PPP dari 38 Provinsi dan didukung petisi 500 Kader ditingkat Kabupaten/Kota dari Aceh hingga Papua./Ib.Foto: Istimewa.
