Oleh Dr. Anggawira
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Bencana sering kali datang tanpa aba-aba, tetapi ingatan tentangnya menetap lama—bahkan seumur hidup. Ada luka yang sembuh di tubuh, namun tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Dari sanalah empati lahir, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kepekaan batin.
Saya melihat itu pada diri Bahlil Lahadalia.
Tidak banyak orang tahu bahwa jauh sebelum menjadi Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil adalah korban erupsi gunung meletus di Banda, Maluku. Ia tumbuh dari situasi paling dasar dalam hidup manusia: bertahan. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan media. Hanya seorang anak kecil yang kehilangan tempat tinggal, berjalan bersama keluarganya meninggalkan kampung halaman yang porak-poranda.
Ingatan itu tidak pernah lepas darinya.
Tahun 2020, Bahlil mengajak saya ke Banda—daerah kelahirannya. Bukan perjalanan seremonial, bukan pula nostalgia yang dibungkus romantisme. Di sana ia bercerita dengan nada datar, tetapi penuh bekas emosi, tentang hari ketika gunung meletus. Bagaimana rumah-rumah runtuh. Bagaimana warga berlarian. Bagaimana keluarganya harus menyelamatkan diri dengan apa adanya. Ia tunjukkan lanskap, ia jelaskan bekas-bekas dampak bencana, seolah mengajak saya melihat bencana bukan dari sudut pandang pejabat, melainkan korban.
Perjalanan itu membuat saya memahami satu hal sederhana: bagi Bahlil, bencana bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah pengalaman eksistensial.
Maka tidak mengherankan ketika ia turun ke Sumatra beberapa waktu lalu, menyapa langsung para korban banjir. Saya melihat cuplikan seorang ibu yang menangis sambil memeluknya. Sang ibu menyebut kata “Timur”—entah karena asal-usul Bahlil, entah karena rasa kedekatan yang tak terucap. Namun saya yakin, di mata Bahlil, wajah ibu itu bukan sekadar warga terdampak. Ia adalah refleksi dari wajah-wajah yang ia kenal puluhan tahun silam—wajah keluarganya sendiri, wajah kepanikan, wajah kehilangan.
Respons Bahlil di lokasi bencana pun tidak berhenti pada gestur empati. Ia memastikan listrik kembali menyala, logistik tersedia, dan infrastruktur segera dipulihkan. Ia meminta aparat dan jajaran teknis untuk tetap berada di lokasi. Dalam bahasa yang lugas: negara tidak boleh datang lalu pergi.
Di titik inilah, ingatan kolektif tentang bencana menemukan bentuk paling konkret: kehadiran negara yang tidak berjarak.
Sebagai Sekjen HIPMI, saya perlu bersikap jernih ketika kemudian muncul tudingan yang mengaitkan bencana Sumatra dengan kebijakan pertambangan hari ini, khususnya kebijakan Menteri ESDM. Kritik tentu sah. Namun menyematkan kesalahan struktural puluhan tahun kepada kebijakan reformis beberapa tahun terakhir adalah kekeliruan serius—baik secara historis maupun faktual.
Kerusakan lingkungan di Sumatra adalah akumulasi panjang keputusan masa lalu. Puncak deforestasi terjadi jauh sebelum Bahlil memegang kendali kebijakan energi dan pertambangan. Justru di era Bahlil, negara mulai melakukan koreksi: pencabutan ratusan izin tambang bermasalah, penguatan jaminan reklamasi, serta pengetatan standar lingkungan melalui regulasi yang lebih tegas.
Saya teringat kembali obrolan kami di Banda. Bahlil berkata, kurang lebih: “Saya tahu rasanya kehilangan rumah karena alam. Itu sebabnya kebijakan tidak boleh sembrono.” Kalimat sederhana, tetapi sarat makna.
Kebijakan pertambangan hari ini tidak lagi berdiri semata di atas logika eksploitasi, melainkan mulai bergerak pada keseimbangan—antara investasi, lingkungan, dan keselamatan manusia. Arah ini sejalan dengan praktik negara-negara lain yang belajar dari kesalahan masa lalu: Norwegia, Kanada, dan Australia menegaskan bahwa sumber daya alam boleh dikelola, tetapi luka ekologis wajib dipulihkan.
Presiden Prabowo Subianto, dalam momentum HUT Partai Golkar, memberikan pujian terbuka kepada Bahlil. Bagi saya, pujian itu bukan basa-basi politik. Presiden menilai kerja—bukan narasi. Dan dalam isu bencana, kerja itu bermakna hadir cepat, bertindak konkret, dan memotong birokrasi yang menghambat keselamatan rakyat.
Bahlil tidak sibuk membalas sinisme. Ia memilih bekerja. Barangkali karena ia paham: bagi orang yang sedang kehilangan, debat politik tidak ada artinya.
Ingatan kolektif tentang bencana seharusnya tidak dipelihara untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencegah pengulangan. Dan ingatan personal Bahlil—yang berakar dari Banda—kini menjelma menjadi dorongan moral agar negara tidak absen ketika rakyat berada pada titik terendah hidupnya.
Di situlah saya melihat relevansi masa lalu dan masa kini bertaut. Bukan sebagai romantisme, melainkan sebagai tanggung jawab.
Karena pada akhirnya, pemimpin yang baik bukan hanya yang mampu membuat kebijakan, tetapi yang tetap mengingat bagaimana rasanya ketika negara dulu belum hadir.