JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dugaan adanya pemberian bantuan sosial (bansos) sempat menjadi sorotan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini pun menjadi konsern Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 ini. Selain itu, Bawaslu memberikan atensi khusus untuk pengawasan Pilkada serentak 2024 ini. Atensi khusus itu mulai soal kendala geografis, netralitas ASN hingga penggunaan program pemerintah.
“Iya, kan pasti akan jadi pengawasan. Tidak boleh ada bansos dari pemerintah untuk digunakan terkait Pilkada,” tandas Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja di sela Puncak Peringatan HUT ke-16 Bawaslu di Jakarta, Minggu (21/4).
Dijelaskannya, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya.
“Pilkada kemarin (2020) tidak bisa dibandingkan karena ada Covid-19, agak berbeda. Jadi kalau pilkada kemarin tentu akan berbeda sekali dengan penyelenggaraan pilkada pada saat ini,” jelas Bagja.
Ia menjelaskan bahwa alasan lain yang membuat Pilkada serentak 2024 berbeda dengan yang lalu juga terkait jumlah wilayah yang menyelenggarakan pemilihan.
“Kenapa? Karena seluruh daerah melakukan pemilihan kepala daerah. Kalau dulu ada 270 (daerah), sekarang semuanya melakukan pemilihan kepala daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa koordinasi berjenjang yang dilakukan Bawaslu akan diperkuat sebagai antisipasi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.
“Sumber daya juga harus diperkuat. Kenapa? Karena misalnya ada sumber daya manusia kita berkurang itu harus dipikirkan untuk pengisian terhadap sumber daya manusia tersebut,” ujarnya.
Selain itu, ia menyebut rentang kendali antara Bawaslu RI dengan Bawaslu daerah juga harus semakin baik untuk menghadapi Pilkada serentak 2024.
“Ini yang harus diperkuat karena sekarang udah enggak bisa lagi daerah yang lain bantuin. Ini nggak bisa. Sekarang semua melakukan pemilihan kepada daerah, kecuali Bawaslu sebagai penanggung jawab terakhir,” ucapnya.
Bawaslu, imbuhnya, juga mulai menggelar sosialisasi dan ajakan mengawasi Pilkada serentak 2024.
“Sebentar lagi, kita akan mulai mengawasi tahapan Pilkada di Indonesia. Awasi seluruhnya, awasi, cegah, tindak dan lakukan mulai sekarang,” tegas Bagja. (NVR)