Oleh: Dr. Anggawira Sekretaris Jenderal BPP HIPMI & Ketua Umum ASPEBINDO
BBM Langka, Konsumen Gelisah
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Beberapa pekan terakhir masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Pemerintah bergerak cepat. Melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, diberlakukan mekanisme impor BBM satu pintu melalui Pertamina Patra Niaga. Hari ini (24/9), Pertamina memastikan kargo base fuel tiba di Jakarta dan siap disalurkan.
Data menunjukkan betapa mendesaknya langkah ini. Konsumsi BBM nasional pada 2024 mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan bensin menyumbang 870 ribu barel per hari. Produksi domestik hanya menutup 30–35% kebutuhan, sisanya impor. Bahkan impor bensin rata-rata 378,5 ribu barel per hari pada 2024, melonjak hingga 475 ribu barel per hari di Desember. Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis.
Monopoli atau Kolaborasi?
Muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan monopoli. Namun faktanya, mekanisme ini justru membuka ruang kolaborasi. Pertamina telah dua kali bertemu dengan badan usaha (BU) swasta — Shell, BP, Vivo, Exxon, dan AKR — dan menyepakati mekanisme harga open book serta pengawasan kualitas melalui join surveyor independen.
Pertamina juga membuka ruang pertemuan one-on-one untuk menyesuaikan kebutuhan kuota tambahan tiap BU swasta, sehingga alokasi tidak dipukul rata. Dengan demikian, konsumen tetap punya pilihan merek BBM dan fairness pasar tetap dijaga.
Alternatif Solusi untuk Fairness
Agar kebijakan ini tidak berhenti pada solusi darurat, ada beberapa langkah yang harus ditempuh:
1. Kuota berbasis data: Alokasi harus mempertimbangkan volume historis, kapasitas tangki, dan lokasi SPBU.
2. Audit independen: BPH Migas bersama lembaga independen perlu mengaudit metodologi kuota dan mempublikasikannya secara rutin.
3. Multi-vendor impor: BU swasta difasilitasi memilih pemasok global sesuai standar Ditjen Migas, dengan Pertamina sebagai agregator logistik.
4. Diversifikasi energi: Insentif untuk SPBU yang mendorong biofuel (E20–E30, B40) atau infrastruktur EV charging, memberi konsumen lebih banyak pilihan energi.
5. Digitalisasi distribusi: Memperluas sistem digitalisasi agar mutu, harga, dan volume BBM bisa dipantau real-time di semua SPBU.
Strategi Menurunkan Impor
Ketergantungan impor tidak bisa diatasi dalam semalam. Tanpa kilang baru, impor bensin akan bertahan di kisaran 350–450 ribu barel per hari hingga 2030. Namun, ada peluang besar: RDMP Balikpapan yang menambah kapasitas kilang menjadi 360 ribu bph dengan unit RFCC 90 ribu bph diproyeksikan beroperasi penuh akhir 2025. Proyek ini dapat menekan impor bensin hingga 20%.
Selain itu, substitusi energi sangat penting. BBN (E20–E30, B35–B40) bisa mengurangi impor 5–7 juta kiloliter per tahun, sementara elektrifikasi transportasi dapat menekan permintaan bensin 10–15 ribu barel per hari. Di sisi hulu, target 1 juta barel minyak per hari dan 12 BSCFD gas pada 2030 harus dikejar melalui insentif eksplorasi, enhanced oil recovery, dan perbaikan iklim investasi.
Kesimpulan
Kebijakan impor satu pintu harus dilihat sebagai jembatan sementara, bukan solusi permanen. Ia menjamin stok BBM tetap aman dan masyarakat terlindungi, sambil memberi waktu untuk memperkuat produksi domestik, mempercepat pembangunan kilang, dan memperluas substitusi energi.
Dengan prinsip transparansi, fairness, dan kolaborasi, kebijakan ini bisa menjadi jalan keluar sementara menuju agenda besar: kemandirian energi nasional. Energi adalah urat nadi ekonomi, dan kolaborasi antara negara, BUMN, dan swasta adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045..