JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di forum resmi negara, angka sering bekerja seperti mantra. Sekali diucapkan Presiden, ia segera menjelma kebenaran politik, meski belum tentu kebenaran statistik.
Itulah yang terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menciptakan satu juta lapangan kerja hanya dalam satu tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Dengan nada tegas, ia menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai pemimpin, tetapi sebagai bukti hidup keberhasilan program.
“Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja hanya dari MBG,” ujarnya.
Klaim itu terdengar spektakuler. Terlebih di tengah kecemasan publik soal pengangguran, daya beli yang tertekan, dan janji-janji ekonomi yang menuntut pembuktian cepat. Namun justru karena itu, klaim ini layak dibedah dan bukan untuk dirayakan.
Presiden Prabowo menyandarkan klaimnya pada keberadaan lebih dari 22 ribu dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Setiap dapur disebut melibatkan puluhan orang, mulai dari tenaga masak, distribusi, hingga pemasok bahan pangan di desa.
Secara matematis, klaim itu memang bisa ‘masuk’. Dengan asumsi 20–50 orang per dapur, jumlah tenaga kerja yang terlibat berada di kisaran 435 ribu hingga 1,09 juta orang. Di titik inilah angka satu juta lahir, rapi, bulat, dan politis.
Namun masalahnya, kebijakan publik tidak bekerja pada logika hitungan kasar. Ia bekerja pada definisi.
“Yang dihitung bukan lapangan kerja baru, tapi orang yang terlibat. Itu dua hal yang sangat berbeda,” kata Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) di Jakarta, Senin (2/1).
Selain itu, klaim tersebut terdengar impresif, terutama di tengah kegelisahan publik soal pengangguran dan mahalnya biaya hidup.
“Angka itu bekerja seperti kantong ajaib Doraemon. Tapi justru karena terdengar ajaib, klaim ini perlu dibongkar,” imbuhnya.
Dalam praktik lapangan, struktur dapur MBG relatif seragam. Sekitar 15–23 orang berada di inti produksi. Distribusi dan logistik menyerap 7–14 orang. Administrasi dan pengawasan hanya 2–5 orang. Total realistisnya sekitar 30–38 orang per dapur.
Angka 50, menurut Hamdi, biasanya hanya tercapai jika semua kategori disapu bersih: relawan, pekerja paruh waktu, hingga aparat atau ASN yang merangkap tugas pengawasan.
“Kalau semua dihitung sebagai lapangan kerja, maka definisinya sudah melenceng jauh,” ujarnya.
Persoalan menjadi lebih serius ketika status kerja diperiksa. Dalam statistik ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja berarti menambah jumlah orang yang bekerja secara bersih (net job creation), bukan sekadar memindahkan orang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain.
Pekerja katering lama yang pindah ke dapur MBG tidak menciptakan pekerjaan baru. Guru, ASN, atau aparat yang ditugaskan mengawasi distribusi juga bukan tenaga kerja baru.
Namun dalam banyak presentasi kebijakan, semua kategori ini sering dijumlahkan dan dipoles menjadi satu angka besar.
Jika komposisi pekerja dibedah lebih jujur, FORSIBER, lanjut Hamdi, memperkirakan hanya sekitar 40–55 persen yang benar-benar merupakan pekerja baru. Dengan asumsi moderat 35 pekerja per dapur, total tenaga kerja bruto MBG berada di kisaran 760 ribu orang.
Setelah dikoreksi berdasarkan status kerja, jumlah lapangan kerja baru kemungkinan hanya 350–450 ribu.
Angka itu tetap signifikan. Tapi jelas bukan satu juta.
Klaim Prabowo juga berhadapan langsung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sepanjang satu tahun terakhir, total penambahan penduduk bekerja secara nasional tercatat sekitar 1,9 juta orang.
Jika MBG benar-benar menciptakan satu juta lapangan kerja baru, maka lebih dari separuh seluruh pekerjaan baru di Indonesia harus berasal dari satu program tunggal.
“Artinya MBG menjadi mesin pencipta kerja yang mengalahkan industri, perdagangan, pertanian, dan jasa digabung sekaligus. Itu tidak tercermin dalam struktur ekonomi maupun penurunan angka pengangguran yang hanya turun tipis,” ujar Hamdi.
Di titik inilah klaim satu juta berubah dari optimisme menjadi overclaim. Yang dihitung bukan pekerjaan baru, melainkan keterlibatan. Bukan dampak bersih, melainkan angka bruto tanpa koreksi.
Prabowo juga mengklaim tingkat keberhasilan MBG hampir sempurna. Hingga awal Februari 2026, program ini disebut telah menjangkau 60 juta penerima manfaat.
Kasus keracunan, menurutnya, hanya 0,0087 persen dari total makanan yang dibagikan.
“Artinya 99,99 persen usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” kata Presiden Prabowo.
Namun keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan atau statistik persentase. Ia juga diukur dari kejujuran dalam menyampaikan dampak.
MBG memang membuka peluang kerja.
Ia memberi ruang ekonomi baru di dapur-dapur, distribusi, dan rantai pasok pangan lokal. Tapi membesarkan dampaknya dengan menyatukan pekerja baru, pekerja pindahan, relawan dan aparatur negara ke dalam satu angka tunggal bukanlah analisis kebijakan. Itu narasi kekuasaan.
Jika pemerintah benar-benar yakin pada dampak MBG pada penciptaan satu juta lapangan kerja baru, publik seharusnya disuguhi data mikro soal berapa pekerja baru per dapur, berapa yang bergaji penuh, berapa yang bertahan lebih dari enam bulan.
Tanpa itu, angka satu juta akan terus bergema, bukan sebagai fakta yang bisa diuji, melainkan sebagai slogan politik yang kebal verifikasi. (NVR)