JAKARTA, AKURATNEWS – Putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu menuai tanggapan beragam, baik dikalangan masyarakat umum, pejabat hingga para politikus.

Menkopolhukam melalui unggahannya di Instagram @mohmahfudmd mengajak KPU untuk melawan secara hukum putusan yang dinilainya memancing kontroversi tersebut.

Baca Artikel Lainnya: Polda Metro Jaya Berlakukan Car Free Day Setiap Hari Jum’at, Layanan Publik Tetap Buka

Ia menyebut bahwa secara logika hukum pastilah KPU menang, karena PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut.

“Alasan hukumnya begini, sengketa terkait proses, administrasi, dan hasil pemilu itu diatur tersendiri dalam hukum. Kompetensi atas sengketa pemilu bukan di Pengadilan Negeri. Sengketa sebelum pencoblosan jika terkait proses administrasi yang memutus harus Bawaslu, tapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke PTUN,” tulis mahfud di Akun Instagramnya.

Lebih lanjut Mahfud menambahkan, ” “Nah Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PTUN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara. Adapun jika terjadi sengketa setelah pemungutan suara atau sengketa hasil pemilu, maka menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK). Itu pakemnya,” tambah mantan Ketua MK  periode 2008–2013 itu.

Baca Artikel Lainnya: MUI Tegaskan Agresi Rusia ke Ukrania Adalah Tindakan Salah

Mahfud mengatakan tak ada kompetensinya Pengadilan Umum. Perbuatan Melawan Hukum secara perdata tak bisa dijadikan obyek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu.

“Hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata. Tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh PN. Menurut UU penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia,” lanjut mahfud.

Ia mencontohkan di daerah yang sedang ditimpa bencana alam sehingga menyebabkan pemungutan suara tak bisa dilakukan. Itu pun bukan berdasar vonis pengadilan, tetapi menjadi wewenang KPU untuk menentukannya sampai waktu tertentu.

“Menurut saya, vonis PN tersebut tak bisa dimintakan eksekusi. Harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU,” katanya.

Baca Artikel Lainnya: Hard Rock Cafe Jakarta Akan Tutup Mulai 31 Maret 2023

Menurut Mahfud, penundaan pemilu hanya karena gugatan perdata parpol bukan hanya bertententang dengan UU tetapi juga bertentangan dengan konstitusi yang telah menetapkan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

“Kita harus melawan secara hukum vonis ini. Ini soal mudah, tetapi kita harus mengimbangi kontroversi atau kegaduhan yang mungkin timbul,” tutup Mahfud./ Ib. Foto: Dok IG Mahfud MD.

By redaksi