JAKARTA, AKURATNEWS.co – Masalah sektor kelautan saat ini dirasa masih menumpuk dan perlu dibenahi.
Salah satu persoalannya adalah masih sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi bagi nelayan. Dan hal itu terjadi di DKI Jakarta yang notabene di depan mata pemerintah. Untuk membeli BBM bersubsidi saja sulit, akibatnya, nelayan pun melaut dengan harga yang mahal.
“Selama ini, harga solar subsidi di atas Rp10 ribu, mana subsidinya? Itu terjadi depan mata kita, bukan yang jauh di Papua, di depan mata kita,” ujar Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PP SNNU), Witjaksono di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PP SNNU di Jakarta, Rabu (1/11).
Menurutnya, itu baru satu persoalan kelautan yang disinyalir melibatkan mafia. Belum lagi masalah-masalah lainnya yang juga diduga melibatkan mafia.
Oleh karenanya, PP SNNU berharap ada pemimpin lahir dari Pilpres 2024 yang memiliki komitmen pada penuntasan masalah sektor kelautan dan bisa menyejahterakan masyarakat pesisir.
“Yang berkomitmen memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Di Rapimnas ini, Witjaksono mengukuhkan Waketum PP SNNU, Pimpinan Wilayah SNNU Provinsi DKI Jakarta, serta Pimpinan Cabang SNNU Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara (Jakut).
“Alhamdulillah hari ini Prof. Mahmud Mustain dari ITS Surabaya secara resmi telah menjadi Waketum PP SNNU, juga PW SNNU DKI Jakarta serta PC SNNU Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Nelayan NU DKI dikomandoi Gus Zainal sebagai ketua dan putra asli Kepulauan Seribu, Mas Ahmad Muntho’i sebagai sekretaris,” kata Witjaksono.
Dalam Rapimnas ini, PP SNNU juga meresmikan sejumlah program beasiswa dan penyaluran kredit untuk UMKM di bidang perikanan. Ini merupakan suatu wujud dari perjuangan SNNU untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan dalam segala bidang.
“Hari ini kami meresmikan program beasiswa berupa seribu beasiswa sertifikasi manajemen SDM dan Manajemen risiko Bidang SDM dan Keuangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari seribu tersebut, 777 beasiswa untuk sertifikasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi masyarakat, khususnya anggota SNNU.
“SNNU juga meluncurkan program penyaluran sekitar dua ribu program kredit usaha mikro untuk UMKM Bidang Perikanan, di mana per UMKM bernilai Rp25 juta,” katanya.
Witjaksono mengungkapkan, program-program tersebut di atas merupakan hasil kerja sama SNNU dengan beberapa perusahaan swasta Tanah Air. (NVR)