JAKARTA, AKURATNEWS.co – Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berdaya saing.
Pesan ini menggema kuat dalam The 7th International Conference on Community Development (ICCD) 2025 yang digelar di Universitas Mercu Buana (UMB), Selasa (14/10).
Acara tahunan yang mempertemukan akademisi, pemerintah dan lembaga masyarakat itu menyoroti pentingnya inovasi digital sebagai instrumen utama dalam memperkuat efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar yang menjadi keynote speaker menegaskan, bahwa teknologi digital telah merevolusi cara kerja masyarakat dan pemerintah.
“Kita berharap inovasi digital menjadi langkah-langkah cepat mengatasi perjuangan kita semua. Teknologi digital telah banyak merevolusi cara kerja, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat,” ujar Muhaimin.
Ia menambahkan, inovasi digital tidak hanya menciptakan efisiensi di pemerintahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat luas.
“Inovasi digital telah menciptakan lapangan kerja baru setiap saat. Melalui gig economy, rakyat kini bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai cara kerja baru yang lebih fleksibel,” tambahnya.
Muhaimin juga menekankan pentingnya konvergensi antara kebijakan fiskal, inovasi digital, dan keberlanjutan sosial agar Indonesia mampu mempercepat transformasi menuju masyarakat digital yang inklusif dan berkeadilan.
“Kita harus menyiapkan konvergensi kebijakan fiskal, inovasi digital, dan keberlanjutan sosial yang menjadi komitmen dan diskusi kita hari ini,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng, menilai ICCD 2025 sebagai wadah penting bagi dunia akademik untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan masyarakat melalui riset dan pengabdian berbasis teknologi digital.
“Urgensi acara ini berangkat dari penelitian para dosen yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Yang terpenting adalah implementasi digital dalam proses pemberdayaan agar lebih efisien dan efektif,” ujar Prof. Andi.
Lebih dari sekadar forum akademik, konferensi ini juga melibatkan lima universitas lain untuk mendorong kolaborasi lintas kampus dan lembaga non-pemerintah.
Tujuannya, agar gagasan pemberdayaan masyarakat dapat dipikul bersama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor industri.
“Kami ingin terjadi tukar menukar ide, jaringan, dan inspirasi antarkampus serta lembaga. Hasil konferensi ini tidak hanya akan dipublikasikan dalam prosiding dan jurnal internasional, tapi juga dijadikan kesepakatan bersama untuk merancang program nyata pengabdian masyarakat,” jelasnya.
Rektor UMB juga menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa merupakan bagian tak terpisahkan dari pengabdian masyarakat. Mereka tidak hanya dibekali teori di kelas, tetapi juga diterjunkan langsung untuk melakukan edukasi, pelatihan, hingga sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan digital.
“Dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa wajib dilibatkan. Satu kegiatan bisa melibatkan hingga sepuluh mahasiswa. Dengan begitu, mereka belajar langsung bagaimana teknologi digunakan untuk memberdayakan masyarakat,” kata Prof. Andi.
Dalam konteks pemberdayaan yang semakin kompleks, Prof. Andi menilai bahwa kolaborasi multi-pihak menjadi kunci utama. Pemerintah, akademisi, dan industri harus berjalan bersama untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
“Masalah pemberdayaan terlalu besar jika hanya ditangani pemerintah. Kami berharap lembaga-lembaga lain, termasuk perguruan tinggi dan sektor industri, ikut memberikan dukungan dana dan sumber daya,” ujarnya.
Konferensi ICCD 2025 sendiri menjadi penanda bahwa pemberdayaan masyarakat di Indonesia sedang memasuki babak baru.
Melalui kolaborasi dan inovasi digital, kampus dan pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga berdaya secara ekonomi dan sosial.
“Teknologi bukan sekadar alat. Ia adalah jembatan untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat gotong royong di era digital,” tutup Muhaimin Iskandar. (NVR)