JAKARTA, AKURATNEWS.co – Setelah mengunjungi kantor BNI pada Senin (29/9/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana lanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke bank-bank himbara lainnya. Kunjungan itu mengenai penempatan dana Rp 200 trilliun di bank himbara.
Ia mengungkapkan, inspeksi mendadak ke bank penyalur dana pemerintah tersebut tidak akan dijadwalkan secara khusus, melainkan dilakukan sewaktu-waktu secara acak. Menurutnya, langkah itu penting agar bank benar-benar disiplin dalam menyalurkan dana pemerintah.
“Saya muter-muter secara acak (sidak bank), biar mereka kapok,” kata Purbaya kepada wartawan di gedung DPR RI, Selasa (30/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa sidak itu bertujuan untuk memastikan bank himbara benar-benar menyalurkan kredit, bukan karena ada maksud lainnya. Purbaya juga ingin mengetahui proyeksi penyaluran kredit yang dipatok masing-masing bank.
Selain itu, Purbaya ingin memastikan dana triliunan rupiah itu tidak dipakai untuk membeli dolar AS. Menurutnya, kebijakan yang dirancang untuk memperkuat rupiah jangan sampai justru melemahkan nilai tukar.
Dalam sidak ke BNI, Purbaya sempat menanyakan soal kepemilikan dolar AS. Ia menegaskan, bila kepemilikan dolar AS suatu bank meningkat, bank tersebut bisa tidak lagi dipilih menjadi penyalur dana pemerintah.
“Saya cek naik apa enggak (kepemilikan dolar AS di BNI). Untung BNI enggak naik, kalau naik dia bakal susah,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, sejauh ini bank-bank himbara dinilai patuh. Namun, sidak akan dilakukan lagi secara acak ke bank-bank pelat merah lain untuk memastikan disiplin tetap terjaga.
“Yang jelas, saya pastikan mereka tidak mengganggu nilai tukar rupiah. Dan sepertinya mereka comply, cukup bagus. Tapi kalau ketahuan ya susah saja mereka nanti,” tandasnya.
Untuk diketahui, pemerintah menempatkan dana Rp 200 trilliun di bank himbara mulai 12 September 2025. Kebijakan yang digagas Menkeu Purbaya itu untuk memutar roda perekonomian.
Terdapat lima bank yang dipilih untuk menyalurkan dana tersebut. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, sementara BTN mendapatkan Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun./Teg.