JAKARTA, AKURATNEWS.co – Kalangan DPR mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
Bahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath selain memuji juga menilai pernyataan Prabowo yang menolak adanya pihak yang kebal hukum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo. Pernyataan beliau bahwa tidak ada lagi pihak yang tak tersentuh hukum adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum yang adil dan merata,” kata Rano, Rabu (22/10/2025).
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rano menjelaskan komitmen tersebut telah terlihat dari berbagai langkah strategis selama satu tahun masa pemerintahan, termasuk penertiban aset negara bernilai triliunan rupiah dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi di instansi pemerintahan maupun BUMN.
Pihaknya mengapresiasi Lembaga Penegak Hukum. Rano juga memberikan penghargaan kepada institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum secara adil.
Sementara itu, Kejaksaan Agung dinilai berhasil menjalankan fungsi pemulihan aset negara. Rano menyoroti keberhasilan Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi CPO senilai Rp 13 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kejaksaan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara dilakukan secara transparan dan efektif,” jelas dia.
Rano melihat sejauh ini lembaga antirasuah tersebut tetap menjaga independensi dan integritasnya, terutama upaya KPK dalam memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lain serta meningkatkan sistem pencegahan melalui edukasi antikorupsi.
Meskipun mengapresiasi kinerja penegak hukum dibawah kepemimpinan Prabowo, DPR ujarnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga hukum agar tetap profesional dan akuntabel.
“Kami tidak ingin semangat ini berhenti di sini. Komisi III akan terus mendorong agar setiap tindakan hukum dijalankan dengan prinsip keadilan dan koordinasi yang kuat antarinstansi,” tegasnya.
Pihaknya pun optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari Presiden, kerja keras aparat penegak hukum, dan pengawasan dari parlemen, penegakan hukum di Indonesia akan semakin kuat dan mendapat kepercayaan publik yang lebih besar.(dry)