JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di acara Desak Anies Edisi Nakes, Kamis (18/1) di Jakarta, capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengungkapkan komitmennya saat terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024 atas keselamatan dan pelayanan medis untuk ibu hamil.
Menurutnya, pelayanan medis untuk ibu hamil harus didahulukan di atas persoalan administratif, seperti apakah terdaftar di kepesertaan BPJS atau tidak.
“Filosofi kita itu membicarakan status ibu. Tidak usah bicara tentang status KTP, keterdaftaran, karena menyelamatkan bayi yang belum punya KTP. Bayi yang belum punya status apapun,” ujar Anies.
Menurutnya, bayi itu nyawanya harus diselamatkan. Sebagaimana ibunya harus diselamatkan nyawanya.
“Negara harus hadir. Harus ada SOP-nya bahwa untuk penanganan ibu melahirkan, tidak usah ditanya (soal administrasi). Negara harus membiayai, BPJS harus membiayai. Ini bagian dari tanggung jawab kita, karena kalau kita tidak lakukan itu, kita alpa terkait hal paling mendasar, yakni menyelamatkan nyawa. Ini kita pegang sama-sama,” papar Anies.
“Kebijakan pertama adalah meng-cover untuk ibu hamil dan kondisi-kondisi di mana dia tidak punya jaminan kesehatan. Kedua, otomatis perlindungan perempuan di sini,” imbuh Anies.
Dalam kesempatan ini, Anies juga mengungkapkan pentingnya penanganan kesehatan ibu, anak, dan keluarga yang kompehensif dengan melibatkan pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat itu sendiri.
“Menurut saya harus ada arah kebijakan yang komprehensif. Tadi kita bicara soal stunting. Itu bicara dari masa kehamilan, sampai melahirkan 1000 hari pertama. Kemudian memastikan anak bertumbuh kembang dengan baik,” ujar Anies.
Ia melihat hal itu harus dilaksanakan dalam satu paket.
“Bahkan kami melihat posyandu harus kembali menjadi prioritas utama dalam kebijakan kita di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Karena posyandu itu terdepan dan kader posyandu didukung dengan dasawisma. Mereka paling tahu kondisi keluarga dan anak-anak kita,” ucapnya.
Menurut Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini, kalau sudah mengaktifkan posyandu, maka harus diaktifkan juga posbindu.
“Supaya lansianya juga tertangani dengan baik. Ketika kita bicara tentang promotif (kesehatan) itu promotif yang sesungguhnya. Bukan promotif yang parsial,” tegasnya.
Ia pun menilai, para bidan perlu ada peningkatan kesejahteraan.
“Ini perhatian kita kurang. Insya Allah akan kita beri perhatian lebih, supaya lebih setara dengan provinsi-provinsi lain. Bidan ini yang berada di ujung terdepan. Ibu saya melahirkan bukan dibantu dokter, tapi bidan, dan lahirnya di rumah,” kata Anies.
Ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah status ketenagakejaan para nakes, baik non ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK/P3K) maupun ASN.
“Jadi ini isu yang lintas sektoral, jadi tentang honorer ini ada di bidang kesehatan, pendidikan dan ada juga di beberapa bidang lainnya,” kata Anies.
Menurutnya, problem ini adalah problem yang menahun, makin hari makin banyak, dan tidak terselesaikan.
“Kami melihat jawabanya adalah pengangkatan dan dilakukan secara bertahap, sehingga semuanya bisa menjadi pegawai, baik menjadi P3K maupun menjadi ASN langsung,”ujarnya.
Ia pu menyampaikan tahapan untuk menyelesaikan masalah status ketenagakerjaan.
“Proses ini harus dilakukan bersama-sama, menurut saya kita harus duduk bareng. Tapi saya tadi sampaikan, kalau kita ingin kesehatan masyarakat baik, maka kesejahteraan tenaga kesehatan juga harus baik,” imbuhnya.
“Dan kalau duduk sama-sama disiapkan roadmap dengan baik, saya kita bisa jalani dengan baik, kan tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun, pasti akan ada proses dan siklusnya,” tuturnya.
Anies memaparkan, yang butuhkan adalah sama-sama paham ini diselesaikan bertahap dan dari sisi pemerintah harus siap untuk mengalokasikan anggaran, agar semua yang saat ini yang tidak punya kepastian status, jadi punya kepastian status.
“Lalu berikutnya kinerja, memastikan ada ukuran kinerja yang baik, jadi uang pajak yang dititipkan pemerintah berujung pada alokasi yang benar yang nanti diterima masyarakat,”tandasnya. (NVR)