40 Tahun PHT: Petani, Pemandu, dan Akademisi Serukan Revitalisasi PHT dan Regenerasi Petani

BOGOR, AKURATNEWS.co – Empat dekade setelah pemerintah melarang 57 formulasi insektisida pada padi dan menetapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sebagai arah perlindungan tanaman, para petani yang menjalankannya membawa dua tagihan ke meja kebijakan: hidupkan kembali PHT dan sekolah lapang serta akui inovasi petani.

Tagihan itu mengemuka dalam Sarasehan Peringatan 5 Windu PHT, Ngariung Mungpulung: Mikul Dhuwur, Mendhem Jero, di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Sabtu–Minggu (24–25/10/2026).

Kegiatan yang digelar Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman (Himasita) IPB University bersama Departemen Proteksi Tanaman dan Fakultas Pertanian IPB ini dihadiri 120 peserta yang terdiri dari petani alumni Sekolah Lapang PHT (SLPHT), pemandu lapangan, akademisi, perwakilan kementerian, sektor swasta, pemerhati pertanian, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan mahasiswa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta.

Dalam pembukaannya, Prof. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc., guru besar IPB sekaligus panitia pengarah kegiatan, menyatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk mempertemukan para pelaku PHT agar dapat beranjangsana dan mempercakapkan kembali perjalanan PHT, sebagai bentuk penghormatan kepada Bung Karno dan IPB yang meletakkan fondasi kedaulatan pangan, serta Pak Harto dan PHT dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian hama terpadu.

“Dengan merefleksikan perjalanan PHT serta jasa dua tokoh tersebut, para petani perlu terus melanjutkan gerakan ini dan menciptakan sejarah PHT sendiri. Gerakan ini harus terus digelorakan dalam bentuk aksi nyata di lapangan,” ujarnya.

Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si., menyatakan bahwa selaku Rektor IPB menyambut baik pertemuan para pelaku PHT di kampus IPB. Para petani ke IPB sebenarnya pulang ke rumah karena IPB ada rumah kita Bersama.

Semangat mikul duwur mendem jero kita kuatkan, kita belajar dari para pendahulu, dari para petani.

Terkait rekomendasi yang disampaikan, rektor menyampaikan dari PHT kita belajar bahwa ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan tercukupinya input semata, tapi dibangun dengan pengetahuan dan kearifan yang ada di tangan petani.

Rektor juga menyatakan bahwa setuju dengan rekomendasi yang disampaikan. Kita perlu penguatan jaringan PHT dan perlu diwariskan ke generasi muda.

PHT bukan sebagai lagi sejarah dapi jalan untuk depan. Selain itu juga perlu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan petani seperti pengamatan agroeksoistem perlu dipadukan dengan kecerdasan digital.

“Penguatan kurikulum Pendidikan perguruan tinggi serta berbagai program IPB seperti OVOP, dosen pulang kampung dan KKN mahasiwa sehingga bisa menjadi bekal mahasiswa terjun ke
lapangan yang di dalamnya mengintegrasikan PHT. Kampus harus belajar ke petani supaya bisa terus mendukung petani” tegasnya.

“Pengalaman 40 tahun PHT ada di lahan para petani. IPB hadir untuk mendengarkan dan menjadikannya bahan untuk memperkuat pendampingan, riset, dan pendidikan pertanian bersama petani,” ujarnya.

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M.Sc., guru besar IPB yang hadir sebagai pembicara, mengatakan bahwa bagi IPB, PHT bukan sekadar program. Pertanian, petani, IPB, dan PHT menyatu dan harus terus diperkuat.

“Bagi insan IPB, ini mandat Presiden Soekarno saat meletakkan batu pertama IPB. Jadi, kepada IPB dan Faperta, jangan sampai malu menyandang nama pertanian, itu amanah bangsa kepada IPB untuk mencapai kedaulatan pangan,” tegasnya.

Sementara itu, pembicara lainnya yang juga guru besar IPB, Prof. Dr. Ir. Aunu Rauf, M.Sc., menambahkan bahwa jalan keluar dari kemacetan pertanian tidak berhenti pada teknologi.

“Jika ada kebijakan yang hanya memandang pertanian sebagai soal teknologi dan menegasikan PHT, semua pihak harus berani mengoreksi kebijakan yang keliru itu. “Produksi pangan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan petani. Itu ada di dalam PHT,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, peserta berdiskusi dan menyepakati bahwa PHT adalah strategi, bukan sekadar teknik.

“Serangan hama muncul dari praktik budidaya, dan keputusan pengendalian harus berbasis data. Para petani PHT umumnya melakukan hal ini sebagai strategi keluar dari ancaman kerugian,” kata Khamim Ashari, pemandu SLPHT.

Adapun Hendarstuti, perempuan tani pelaku PHT, menyoroti pentingnya PHT bagi petani karena menjadi jalan untuk tetap berproduksi dengan baik dan terhindar dari kerugian.

Namun, program PHT yang dijalankan melalui SLPHT telah dihentikan. Padahal, SLPHT telah melahirkan petani ahli yang bisa menjadi pemandu atau guru bagi petani lain.

“Kami petani PHT meminta program PHT dan kegiatan SLPHT kembali menjadi program utama pemerintah, dilengkapi demplot yang membandingkan PHT dengan sistem konvensional serta pemandu yang kompeten. Biar petani makin baik hidupnya dan Indonesia tahan pangan,” katanya.

Pada akhir kegiatan, para peserta berhasil merumuskan rekomendasi dan tuntutan yang disebut sebagai Deklarasi Dramaga, yang isinya antara lain ditujukan kepada pemerintah, akademisi, dan petani sendiri.

Satu tuntutan penting adalah menghidupkan kembali PHT sebagai program nasional dan SLPHT sebagai program utama. Selain itu, pemerintah diminta meninjau regulasi izin edar, sertifikasi, dan pelabelan produk inovasi petani, menyelaraskan kebijakan yang bertentangan, dan menjaga independensi penyuluhan.

Peserta juga menyampaikan tuntutan kepada IPB untuk terus menjalankan mandat Bung Karno menjadikan IPB sebagai penggerak pertanian dan berdiri di sisi petani, bukan sebaliknya.

Selain itu, IPB diminta menjadi jembatan advokasi hukum dan akses riset, serta membuka kurikulum, magang satu siklus tanam, dan living lab bersama petani.
Hermanu mengungkapkan bahwa panitia akan merangkum semua hasil dan rekomendasi peserta, lalu menyampaikannya kepada pemangku kebijakan pertanian.

Khusus kepada IPB, pada sesi penutupan kegiatan perwakilan petani menyerahkannya langsung kepada Rektor IPB.

“Semoga saja semua hasil yang diperoleh dan pelaksanaan kegiatan ini menjadi ikhtiar kita untuk mengingatkan para pemimpin dan pemangku kepentingan tentang pentingnya PHT. Juga sebagai upaya menghidupkan kembali PHT untuk menjaga ketahanan, kemuliaan petani, dan pangan Indonesia,” pungkas Hermanu./Ib.