60,3 Persen Puas ke Presiden Prabowo, Tapi Belum ke Kabinet Merah Putih

JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, Adidaya Institute merilis hasil survei nasional terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di level tinggi.

Dalam survei yang digelar 15-21 September 2026, sebanyak 60,3 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

“Di tengah tekanan ekonomi dunia dan keterbatasan sumber daya global, angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih terbilang tinggi. Ini menjawab tudingan hasil survei lainnya yang justru mendowngrade kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto dalam rilis survei di Jakarta, Kamis (15/10).

Survei ini dilakukan secara tatap muka di 38 provinsi dengan 1.240 responden, menggunakan metode probability sampling, dengan margin of error 2,78 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Rahman, angka kepuasan melonjak signifikan ketika responden adalah kelompok yang merasakan langsung dampak dari 17 program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada kelompok ini, tingkat kepuasan mencapai 90,7 persen.

“Kelihatan sekali betapa berpengaruhnya program prioritas seperti MBG dan Kopdes kepada tingkat kepuasan publik,” jelas Rahman.

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan persepsi antara Presiden dan Wakil Presiden. “Polanya menunjukkan bahwa figur Presiden menjadi sumber utama persepsi publik secara positif, sementara penilaian terhadap Wakil Presiden relatif lebih lemah dan memiliki tingkat ketidakpuasan paling tinggi. Publik masih menilai positif kinerja pemerintah, tetapi terdapat kesenjangan antara Presiden-Wakil Presiden,” ungkapnya.

Survei juga memotret penilaian terhadap Kabinet Merah Putih. Sebanyak 46,5 persen responden menilai kabinet belum bekerja secara profesional, sementara hanya 38,5 persen yang menilai sudah profesional.

“Saya kira ini jadi indikator kuat bahwa memang kinerja para Menteri ini memang belum memuaskan. Secara kasat mata, masyarakat bisa menilai langsung benefit yang diperoleh dari layanan-layanan masing-masing Kementerian tersebut. Mereka harus bekerja lebih keras lagi,” ujar Rahman.

Meski demikian, ada sejumlah menteri yang mendapat apresiasi tertinggi. Tiga besar menteri dengan kinerja terbaik versi responden adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman (13,5 persen), Menteri Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya (11,6 persen), dan Menteri Agama Nasaruddin Umar (10,8 persen).

“Meski tren kepuasan publik kepada pemerintah mengalami penurunan, namun tetap tingginya angka kepuasan publik kepada Presiden Prabowo memberi pemahaman bahwa Presiden masih diberikan ruang harapan yang besar untuk segera mempercepat penyelesaian persoalan rakyat,” kata Rahman.

Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli menjelaskan, dari 17 program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling dikenal publik dengan tingkat pengenalan 93,4 persen, disusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) 81,3 persen.

“Dari 17 program unggulan, suka tidak suka, MBG dan KDKMP menjadi wajah program pemerintah di mata publik. Bahkan keduanya boleh jadi akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Dukungan terhadap MBG juga kuat. Sebanyak 61,6 persen responden meminta MBG dilanjutkan, 66,5 persen menilai MBG memberi manfaat nyata, 69,9 persen setuju dengan program MBG, dan 58,2 persen menilai sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Sebanyak 63,0 persen mengaku merasakan dampak langsung bagi keluarga dan 63,4 persen meyakini berdampak pada perbaikan gizi.

Menurut Fadhli, kelompok berpendapatan Rp 2-4 juta menjadi yang paling positif menilai dampak MBG. Sementara untuk program Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), dampak paling dirasakan kelompok berpendapatan Rp 4-8 juta.

“Survei Adidaya Institute jauh lebih representatif daripada survei lembaga lain yang tidak menggunakan metode probability sampling. Bagaimana mereka dapat menyimpulkan Presiden Prabowo memiliki rapor merah sementara respondennya menggunakan metode non-probability sampling,” tegas Fadhli.

Meski populer, tata kelola menjadi catatan. Sebanyak 28,2 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama pelaksanaan program unggulan, disusul sosialisasi 19,8 persen, anggaran 18,3 persen, dan korupsi 9,8 persen.

“Dengan statistik sebanyak 28,2 persen, tata kelola adalah persoalan utama yang terjadi pada semua program. Sementara persoalan korupsi dipandang responden hanya terjadi pada program yang berskala besar seperti MBG dan KDKMP,” kata Fadhli.

Terkait pelaksana MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tren positif. Sebanyak 52,9 persen responden yakin BGN mampu mengelola MBG dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap MBG naik 3,0 poin setelah pergantian pimpinan BGN.

Saat ini, 68,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Kepala BGN Sudaryono, dan 76,1 persen menyatakan percaya. Dua pertiga responden mengaku mengenal nama Kepala BGN. Sebelumnya posisi tersebut dijabat Dadan Hindayana (Agustus 2024-Juni 2026) dan Nanik S Deyang (Juni-Juli 2026).

Adidaya Institute merekomendasikan penguatan pemeriksaan berkala dapur SPPG, transparansi anggaran, dan pelibatan peternak-nelayan serta UMKM lokal.

“Rekomendasi utama kami adalah penguatan pemeriksaan berkala dapur SPPG, transparansi anggaran, penyediaan saluran khusus crisis center MBG, serta pelibatan peternak-nelayan dan UMKM lokal agar MBG benar-benar berdampak ganda bagi gizi anak dan ekonomi kerakyatan,” jelas Fadhli.

“Buka dasbor anggaran MBG per SPPG dan publikasikan hasil audit secara berkelanjutan. Tegakkan hukum pada mitra SPPG yang membandel dan umumkan sanksi secara tegas,” pungkasnya.(NVR)