SOLO, AKURATNEWS.co – Di Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11), capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menggagas Pajak Bumi Bangunan (PBB) gratis bagi sekolah dan kampus swasta agar tak menjadi beban bagi pengelola pendidikan maupun peserta didik.
“Ke depan, sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, harus dibebaskan atas tanah mereka. Nol, pajak harus nol,” tegas Anies.
“Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup tempat untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia,” sambung Anies.
Capres yang diusung Partai Nasdem, PKS dan PKB, itu melanjutkan, tanah negara yang dipakai swasta tidak akan hilang. Ooleh karenanya, mantan rektor Universitas Paramadina itu ingin negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan perguruan swasta.
Tak hanya sekolah dan universitas, Anies menilai fasilitas sosial lain milik swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga harus digratiskan dari PBB.
“Cara negara membayar balik adalah PBB gratis untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, harus Rp0 PBB-nya,” tandasnya.
Terpisah, gagasan menggratiskan PBB bagi sekolah dan kampus swasta dinilai sebagai bentuk nyata perubahan yang ditawarkan pasanga Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Pernyataan ini adalah bentuk nyata perubahan yang akan dibuat pasangan AMIN yaitu fokus utamanya membangun manusia, bukan membangun benda,” kata Jubir Anies, Indra Charismiadji, Rabu (22/11).
Indra menambahkan, pasangan AMIN meyakini bahwa keadilan sosial dan pemertaan akan terwujud bila manusia Indonesia dicerdaskan tanpa ukuran status sosial dan ekonominya.
“Pasangan AMIN percaya bahwa keadilan sosial dan pemerataan akan terwujud jika manusia-manusia Indonesia dicerdaskan tanpa melihat status sosial, ekonomi, etnis, suku, agama, maupun daerah,” ujar Indra.
“Ini langkah yang sangat strategis, bayangkan apa yang terjadi saat ini, pemerintah memberikan bantuan ke sekolah-sekolah berupa dana BOS, kemudian dana BOS dipakai buat bayar PBB. Artinya tidak memberikan nilai tambah pada dunia pendidikan. Ini wajib didukung,” tandasnya. (NVR)