JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dalam debat ketiga Pilpres 2024, capres nomor urut satu, Anies Baswedan juga menyoroti utang yang berisiko pada terjadinya intervensi kedaulatan Indonesia.
Anies menilai ada batasan besaran utang tertentu yang masih aman bagi negara berkembang dan menengah seperti Indonesia, yang berbeda dengan negara maju.
“Utang luar negeri adalah instrumen yang sah. Namun, ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan pasangan calon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah?” ujar Anies, Minggu (7/1).
Ia menilai, sebaiknya disebutkan berapa proporsi yang ideal untuk utang di Indonesia. Anies menanggapi pernyataan Prabowo yang ironisnya mengatakan bahwa utang luar negeri Indonesia adalah yang terbaik.
“(Tidak cukup) kalau hanya mengatakan bahwa utang kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya. Menurut hemat kami, (rasio) utang kita harus maksimal berada di angka 30 persen dari GDP (produk domestik bruto/gross domestic product), sehingga kita aman di bawah 30 persen,” ujar Anies.
Menurut Anies, utang tetap dapat dilakukan, tetapi memperhatikan beberapa kondisi.
“Caranya apa (agar 30 persen GDP) dengan pertama, menata utangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk melibatkan swasta,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Anies juga memaparkan strategi menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang luar negeri yang terus bertambah.
Ia menyebut ada dua hal yang bisa dilakukan guna menghindari potensi tersebut. Keduanya ialah dengan menata utang dan memperbesar Produk Domestik Bruto (GDP).
“Yang tidak kalah penting adalah melakukan pegembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk pelibatan swasta,” jelasnya.
Adapun untuk memperkuat GDP, kata Anies, salah satunya bisa diwujudkan dengan memastikan adanya perluasan wajib pajak. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat GDP, tetapi juga mengurangi kebocoran pajak.
Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu lantas menegaskan sekalipun berutang, sebaiknya utang itu digunakan untuk aktivitas produktif. “Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan non-produktif, misalnya dipakai untuk membeli alutsista bekas,” tegasnya. (NVR)