JAKARTA, AKURATNEWS.co – Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan tak segan menyentil soal utang pemerintah yang dipakai untuk keperluan tidak produktif seperti membeli alutsista bekas.
“Utang-utang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif, jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang non produktif,”kata Anies dalam Debat Ketiga Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (7/1).
Anies mencontohkan, utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.
“Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru harus sebaliknya kita kerjakan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Menurut Anies, rasio utang yang aman maksimal adalah 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang, menurutnya perlu pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri termasuk keterlibatan swasta.
“Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP sehingga kita aman,”tuturnya.
Caranya apa? Lanjut Anies, dengan menata utangnya dan memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk keterlibatan swasta.
Pada kesempatan tersebut Anies juga menekankan memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat GDP Indonesia, di samping mengurangi kebocoran pajak.
Hal senada juga diungkapkan capres nomor urut tiga, Habjar Pranowo. Ia mengkritik kebijakan Menteri Pertahanan yang memutuskan membeli sejumlah pesawat tempur 2000-5 bekas dari Qatar.
Ganjar menilai keputusan Prabowo itu gegabah lantaran tak mendengar aspirasi dari prajurit dan petinggi di tiga matra. Ia mengaku mengetahui hal itu setelah berbicara dengan sejumlah perwira dari tiga matra.
“Karena saya bertanya kepada pilot. Saya bertanya kepada angkatan laut pada persoalan ini perencanaan pembangunan yang top down membikin seluruh matra hanya menerima saja,” kata Ganjar dalam sesi tanya jawab bersama Prabowo di segmen keempat debat capres ini.
“Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu,” imbuhnya. (NVR)