JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dalam upaya melaksanakan keterpaduan layanan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 digelar di Istana Negara, Senin (27/5). Pada ajang ini sekaligus juga diluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sendiri menyatakan jika GovTech Indonesia bukan aplikasi, tetapi sebuah keterpaduan layanan.
“Jadi, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Presiden telah memerintahkan ini. Targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian sudah mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Minggu (26/5).
Saat ini pihaknya sedang bertahap memadukan tujuh layanan kementerian/lembaga dalam GovTech; meliputi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB.
“Sekarang masih bertahap. Dari tujuh layanan tadi, kami terus bekerja keras, salah satunya adalah di Kemenkes sedang bergerak untuk menginteroperabilitas berupa layanan ke dalam Satu Sehat,” ujarnya.
Ke depannya, GovTech ini akan mendukung terwujudnya Single Identity yang akan merangkum semua data dari masyarakat.
“Kalau kita lihat hari ini masyarakat masih harus mengisi berulang berbagai data harus fotokopi KTP. Nah ke depan kita akan ke dalam SSO single sign-on sehingga dengan begitu masyarakat tidak disibukkan lagi mengisi berbagai aplikasi dan berbagai data termasuk portal layanan yang telah terintegrasi dari berbagai layanan ke dalam satu portal,” ucapnya.
Selain itu, ia menyebut platform SmartASN, wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.
“SmartASN sekarang sedang diuji coba ke 5.000 lebih sekarang, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi tentang ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelasnya.
Oleh karenanya, kementerian/lembaga dalam tanda kutip disebut tidak boleh membuat aplikasi baru, kecuali menginteroperabilitaskannya.
“Jadi, ini ada tahapan-tahapan launching (peluncuran) yang akan dilakukan Pemerintah. Kami juga akan umumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga, sehingga itu akan mengukur kematangan digitalisasi di setiap kabupaten/kota dan kementerian/lembaga,” katanya.
Dan hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Govtech Indonesia.
“Pagi hari ini saya luncurkan Govtech Indonesia dengan nama INA Digital,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengakui, INA Digital ini masih dalam tahap awal dan akan dikembangkan secara bertahap.
“Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Namun, tidak apa-apa, saya kira migrasinya harus bertahap, yang penting dimulai dahulu. Sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki, dan dilanjutkan secara bertahap,” ucap Presiden Jokowi.
Peluncuran INA Digital ini juga sekaligus menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukan memperlambat atau mempersulit masyarakat.
“Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” ucap Presiden Jokowi. (NVR)