JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pemerintah dipandang perlu meningkatkan kewaspadaan terkait penurunan daya beli masyarakat yang semakin mengkhawatirkan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut, sebuah indikator yang dapat menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat.
Hal ini tercermin pula dalam penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% menjadi hanya 4,1%, terutama pada tabungan dengan nilai di bawah Rp100 juta.
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati menjelaskan, penurunan daya beli masyarakat ini akan berdampak pada pendapatan negara.
Penurunan ini dikatakannya, terlihat dari turunnya pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan setoran pajak dari sektor perdagangan.
“Penurunan daya beli juga berpotensi menyebabkan penurunan laba industri dan perusahaan, yang pada gilirannya akan merugikan negara,” ungkapnya di Jakarta, baru-baru ini.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengkhawatirkan jika penurunan daya beli ini berlanjut, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat dan meningkatkan kemiskinan.
“Pemerintah harus tetap waspada dan tidak menyangkal penurunan daya beli ini. Data menunjukkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, dengan jumlah pengangguran masih tercatat 7,2 juta jiwa menurut BPS,” ucap Anis.
Dalam konteks regional, Wakil Ketua BAKN DPR ini menyoroti bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah PHK pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang, meningkat 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang menandakan adanya pelemahan ekonomi.
Anis pun mengingatkan pemerintah agar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya melalui instrumen fiskal dan investasi yang berkualitas, terutama di sektor padat karya.
“Pemerintah juga perlu fokus pada perlindungan sosial untuk masyarakat kelas menengah yang masih kurang terjangkau,” ujarnya.
Ia juga mencatat bahwa pada akhir periode pemerintahan Joko Widodo, terjadi penurunan jumlah kelas menengah, yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.
“Jika pemerintahan saat ini tidak diakhiri dengan baik, hal ini dapat meninggalkan beban fiskal yang berat bagi pemerintahan baru. Penurunan daya beli juga mempengaruhi rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan akan menyulitkan pemerintahan yang akan datang,” tutupnya. (NVR)