PAPUA, AKURATNEWS.co – Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, memberikan pandangannya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua 2024 mendatang. Menurut Marinus, pertarungan dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut satu BTM-YB dan nomor urut dua MDF-AR, akan sangat menentukan masa depan Papua.
Marinus menekankan bahwa Provinsi Papua selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kasus korupsi yang cukup tinggi di Indonesia. Hal ini, menurutnya, sudah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua, terutama terkait dengan pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus).
“Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan layanan kesehatan serta pendidikan bagi masyarakat Papua, justru dirampok oleh para pejabat dan elit yang korup,” ungkap Marinus. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun, di mana hak-hak dasar masyarakat Papua terabaikan karena kepentingan segelintir elit yang memanfaatkan kekuasaan mereka.
Marinus juga menyoroti pentingnya pemilihan pemimpin yang anti-korupsi dalam Pilkada Papua 2024. Ia menyebutkan, jika masyarakat salah memilih pemimpin, maka akan sulit untuk memulihkan kepercayaan dan mengembalikan dana otsus yang telah disalahgunakan.
“Jangan salah pilih pemimpin, karena akan sulit untuk memulihkan kondisi Papua dari tangan-tangan koruptor. Pilihlah gubernur yang benar-benar berani memberantas korupsi,” tegas Marinus.
Dalam kesempatan tersebut, Marinus mengungkapkan bahwa salah satu indikator calon yang ia anggap memiliki rekam jejak bersih dari korupsi adalah Mathius D. Fakhiri (MDF). Ia menjelaskan bahwa selama menjabat di kepolisian, baik sebagai Kapolres hingga Kapolda Papua, MDF dinilai tidak pernah terlibat dalam kasus pemotongan anggaran, termasuk uang insentif dan uang makan anggota.
“Dalam lima tahun terakhir, kita sering mendengar tentang modus korupsi dengan memotong uang insentif ASN dan tunjangan, namun tidak pernah terdengar bahwa MDF terlibat dalam hal semacam itu,” kata Marinus. Ia juga menekankan bahwa rekam jejak keluarga MDF, seperti istri dan anak-anaknya, tidak terlibat dalam proyek-proyek strategis di lembaga kepolisian di Papua, yang menurutnya bisa menjadi salah satu indikator integritas calon tersebut.
Di sisi lain, Marinus juga menyoroti praktik-praktik korupsi yang telah memicu berbagai aksi protes dari kalangan tenaga medis dan ASN di Papua. “Para dokter dan tenaga medis sudah melakukan aksi protes menuntut hak-hak mereka yang dirampas oleh para pejabat korup. Mereka bahkan melaporkan kasus ini kepada Presiden Jokowi,” ujar Marinus.
Ia pun mengimbau masyarakat Papua untuk cermat dalam memilih pemimpin yang bersih dan berintegritas dalam Pilkada nanti. “Sudah saatnya masyarakat Papua bangkit dan bertanggung jawab untuk membersihkan kursi gubernur dari tangan-tangan para koruptor,” serunya.
Menutup pernyataannya, Marinus mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang disebarkan untuk menjatuhkan kandidat tertentu. Ia menyebut adanya upaya politisasi identitas dan agama yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang MDF.
“Kita harus melawan para koruptor ini dengan memilih pemimpin yang tepat, jangan sampai gerombolan koruptor menang dalam Pilkada. Salah pilih, susah pulihnya,” pungkas Marinus.
Pilkada Papua 2024 diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat pentingnya peran gubernur dalam mengelola dana otsus dan kebijakan pembangunan di provinsi ini./Ib