JAKARTA, AKURATNEWS.co – Kinerja penerimaan pajak pemerintah belakangan ini mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemnkeu), hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah baru mencapai Rp1.776,98 triliun, setara dengan 63,41 persen dari target APBN tahun ini.
Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp45,15 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi 2,48 persen secara tahunan.
Terkait hal ini, anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati menjelaskan, penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing terkontraksi sebesar 2,73 persen dan 4,78 persen secara tahunan.
“Kenaikan harga komoditas yang pernah menjadi penopang pertumbuhan penerimaan telah berakhir. Ini menjadi sinyal bagi pemerintahan baru untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Anis di gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11).
Ia juga menyoroti risiko terhadap defisit anggaran yang berpotensi melebar mendekati batas aman tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Anis menilai pemerintah harus mempertimbangkan pengurangan belanja yang kurang produktif, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga mengurangi studi banding ke luar negeri dan meninjau ulang proyek-proyek besar, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Harus ada rasionalisasi terhadap program-program yang kurang mendukung daya beli masyarakat,” tambahnya.
Anis juga menyoroti data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia, yang dirilis S&P Global pada Oktober 2024, sebesar 49,2. Indeks ini berada di bawah angka 50, yang menandakan kontraksi aktivitas sektor manufaktur. PMI manufaktur telah mencatat penurunan selama empat bulan berturut-turut, yaitu pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2).
“Penurunan PMI manufaktur menjadi sinyal kuat akan ketidakpastian pelaku usaha di sektor ini. Pemerintah perlu segera hadir dengan kebijakan yang dapat memulihkan keyakinan dunia usaha terhadap prospek pasar dan mendukung daya beli masyarakat,” terang Anis.
Anis mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan yang mampu mendorong daya beli masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional, mengingat sektor manufaktur berperan besar dalam kontribusi PDB Indonesia.
“Jika industri manufaktur terus mengalami kontraksi, hal ini bisa berdampak lebih luas terhadap penerimaan negara. Pemerintah harus sigap dengan kebijakan yang dapat merangsang pemulihan di sektor ini,” pungkasnya.
Penurunan penerimaan pajak serta sektor manufaktur yang masih lesu menambah tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target APBN 2024. Dengan adanya defisit anggaran yang terus membayangi, pemerintah diharapkan mampu menempuh langkah-langkah efektif untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi. (NVR)