JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata kelola ekspor dan pembentukan BUMN strategis, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) datang dari Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (PKSPI).
Dijelaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKSPI, H. Nasarudin, SH, MH, kebijakan ini adalah langkah besar dan berani untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus melindungi kepentingan petani sawit.
Nasarudin menilai, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan mengelola sektor strategis seperti CPO, batubara dan komoditas sumber daya alam lainnya adalah bentuk keberpihakan negara yang nyata.
“Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, kami sangat bangga dan sangat setuju dengan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini merupakan bentuk keberpihakan nyata negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar lebih teratur, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Nasarudin di Jakarta, Jumat (22/5).
Ia menambahkan, keterlibatan negara melalui DSI diharapkan membuat standar harga sawit lebih baik dan stabil. Selama ini harga TBS petani sangat fluktuatif dan berubah setiap minggu.
“Banyak pengusaha PKS yang tidak memiliki kebun justru memainkan harga di luar ketetapan Dinas Perkebunan. Kondisi ini sangat merugikan petani sawit swadaya maupun petani kemitraan,” tegasnya.
PKSPI juga mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Perkebunan agar pengelolaan sektor perkebunan nasional bisa lebih fokus dan maksimal.
Asosiasi yang anggotanya tersebar di hampir 20 provinsi ini menilai stabilitas harga dan tata niaga sawit akan berdampak langsung pada kesejahteraan jutaan petani.
Nasarudin meminta presiden menerbitkan PP terkait penetapan harga sawit secara nasional melalui Dirjen Perkebunan. Proses penetapan harga perlu melibatkan asosiasi petani dan asosiasi pengusaha sawit.
“Selama ini penetapan harga masih berada di tingkat provinsi melalui dinas perkebunan, sehingga sering terjadi perbedaan dan ketimpangan di lapangan,” jelasnya.
Menurut Nasarudin, penataan ekspor yang dilakukan pemerintah akan mengganggu praktik ilegal dalam perdagangan CPO. Praktik yang dimaksud meliputi manipulasi harga dan aktivitas mafia ekspor yang merugikan negara.
“Yang merasa terganggu tentu para pelaku ilegal yang selama ini bermain dalam manipulasi harga penjualan CPO. Bahkan ada negara tetangga yang tidak memiliki sawit tetapi selama ini ikut menjadi broker terhadap sumber daya alam Indonesia, khususnya komoditas CPO,” katanya.
Ia meyakini Presiden Prabowo ingin menjadikan bangsa ini berdaulat dalam mengatur sumber daya alamnya sendiri.
“Kami semakin yakin bahwa Presiden Prabowo benar-benar ingin menjadikan bangsa ini berdaulat dan mengatur sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya,” pungkas Nasarudin.
Seperti diketahui, PT Danantara Sumberdaya Indonesia direncanakan menjadi holding BUMN di sektor sumber daya alam yang berfungsi mengonsolidasikan tata niaga ekspor agar lebih terkontrol dan transparan.
Dan PP terkait tata kelola ekspor ini sendiri saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh pemerintah. (NVR)