JAKARTA, AKURATNEWS.co – Ratusan massa yang tergabung dalam Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi (PMJAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/11).
Aksi ini menuntut KPK memberikan kepastian hukum atas dua dugaan kasus korupsi yang melibatkan Pramono Anung dalam proyek e-KTP dan Rano Karno dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di Banten.
Ketua PMJAK, Hasan Assegaf menyatakan, aksi tersebut adalah tindak lanjut dari surat yang sebelumnya telah dilayangkan PMJAK ke KPK pada 6 November 2024.
“Kami meminta KPK memberikan kepastian hukum terkait dugaan keterlibatan Pramono Anung dalam skandal korupsi e-KTP serta dugaan keterlibatan Rano Karno dalam pengadaan alkes Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten,” ucap Hasan.
Dalam orasinya, Hasan Assegaf menekankan pentingnya transparansi KPK dalam menyikapi kedua kasus ini. Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum hanya akan menimbulkan spekulasi di ruang publik.
“Kami meminta KPK segera merespons tuntutan ini. Jangan sampai isu ini dibiarkan mengambang dan menjadi bahan spekulasi liar yang bisa merugikan citra institusi KPK dan kedua tokoh tersebut,” ujarnya.
PMJAK berharap KPK bisa memberikan pernyataan yang jelas dan tegas terkait apakah benar atau tidak ada aliran dana korupsi proyek e-KTP yang diterima Pramono Anung.
Berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, Pramono disebut dalam keterangan mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menyebut adanya aliran uang sebesar USD500 ribu kepada Pramono. PMJAK pun mendesak KPK membuka hasil penyelidikan terkait fakta tersebut.
“Kalau tidak benar, katakan tidak. Kalau memang benar ada aliran dana tersebut, katakan benar. Kami hanya ingin kepastian supaya masyarakat tidak terus berada dalam spekulasi,” tambah Hasan Assegaf.
Selain kasus e-KTP, PMJAK juga menyoroti proyek pengadaan alkes Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten yang diduga melibatkan Rano Karno. Mereka meminta KPK menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan Rano Karno, yang kini juga mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dalam aksinya, massa membawa berbagai atribut, termasuk spanduk bertuliskan “Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi,” serta foto wajah Pramono Anung dan Rano Karno, yang saat ini merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 3. Salah satu spanduk besar menuntut KPK untuk “Segera Usut Tuntas Kasus Korupsi E-KTP yang Mengalir ke Pramono Anung, dan Kasus Suap Pengadaan Alkes dan Bank Banten yang Melibatkan Rano Karno.”
Hasan Assegaf menegaskan aksi ini menjadi simbol tuntutan masyarakat akan kepastian hukum yang cepat dan adil.
“Kami menginginkan KPK bersikap profesional dan segera menyelesaikan dua kasus ini agar masyarakat memperoleh kejelasan. KPK harus bisa menjamin integritas dan transparansi dalam setiap penegakan hukum,” tegas Hasan.
Aksi ini sendiri berlangsung damai hingga siang hari, dimana massa juga mengajak warga yang lewat mendukung upaya mereka mendesak KPK menuntaskan kasus-kasus korupsi besar.
PMJAK berharap dengan aksi ini, KPK dapat lebih proaktif dalam memberi penjelasan terkait progres penyelidikan dugaan korupsi besar yang tengah menjadi sorotan masyarakat. (NVR)