JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) periode mendatang menjadi sorotan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang akan digelar di Jakarta pada 8-10 Desember 2024.
Dukungan terhadap kandidat Ketum baru yakni Agung Laksono semakin menguat seiring dengan seruan membawa perubahan di tubuh organisasi kemanusiaan ini.
Seperti diungkapkan mantan pengurus PMI Riau, Haryanto yang menilai perlunya pembatasan masa jabatan dalam kepemimpinan PMI sebagai bagian dari semangat reformasi dan amanah UUD 1945. Menurutnya, pembatasan ini penting untuk mencegah dominasi kekuasaan yang berpotensi menghambat dinamika organisasi.
“Presiden saja hanya dua periode sesuai UUD 1945. PMI juga perlu perubahan. Pak Jusuf Kalla (JK) sudah menjabat tiga periode, dan kini akan diajukan untuk periode keempat. Ini berisiko menimbulkan masalah dan membahayakan PMI itu sendiri,” ujar Haryanto di Jakarta, Jumat (6/12).
Ia menyatakan, dukungan untuk Agung Laksono terus meluas. Melalui Komite Donor Darah Indonesia (KDDI), ia dan sejumlah pihak aktif merangkul pengurus PMI di berbagai daerah untuk mendorong agenda perubahan.
“Kami sudah menggalang dukungan dari lebih dari 100 daerah. Di Riau saja, lebih dari 50 persen mendukung Pak Agung sebagai figur perubahan. Agung Laksono bertekad membawa inovasi dalam PMI, termasuk memperluas jaringan Unit Transfusi Darah (UTD) di seluruh kabupaten/kota,” tambahnya.
Haryanto menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang dicanangkan Agung. Ia optimistis, langkah ini dapat meningkatkan layanan PMI kepada masyarakat secara lebih merata.
Menanggapi klaim bahwa KDDI memobilisasi pengurus daerah untuk hadir dalam pertemuan di Jakarta pada 29-30 November 2024, Haryanto menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah inisiatif mandiri.
“Semua hadir atas kesadaran sendiri, bahkan dengan biaya pribadi. Banyak pendonor darah yang rela berkorban demi bangsa, baik dengan tenaga, pikiran, uang, maupun darah mereka. Hal ini menunjukkan dedikasi besar yang harus dijaga oleh PMI,” jelasnya.
Haryanto dan pendukung perubahan berharap Munas kali ini akan menjadi momentum untuk memperbarui kepemimpinan PMI, membawa semangat baru yang lebih inklusif, dan meningkatkan efektivitas layanan PMI di seluruh Indonesia.
“PMI harus terus bergerak maju. Kami percaya Pak Agung memiliki visi dan semangat yang mampu mewujudkan perubahan tersebut,” pungkas Haryanto.
Sebelumnya, JK menegaskan, siapa pun yang ingin menjabat sebagai ketua PMI harus mematuhi syarat organisasi, bukan menggunakan cara-cara politik.
“Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam,” ujar JK di Mataram, NTB, Selasa (3/12).
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin PMI harus memahami kerja-kerja kemanusiaan dan menaati anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
Menurutnya, jabatan di PMI bukan untuk diperebutkan secara politis, melainkan harus berdasarkan integritas dan keahlian di bidang kemanusiaan.
“Harus ada etika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan ada aturan-aturannya,” tambahnya.
Saat ditanya terkait langkah yang diambil kubu Agung Laksono, JK memilih tidak berkomentar lebih jauh.
“Langkah Agung, saya belum tahu,” ujarnya singkat. (NVR)