JAKARTA, AKURATNEWS.co – Janji kampanye pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan mereka, kini ditagih rakyat.
Sejumlah ungkapan dan simbol akan pemenuhan janji 19 juta lapangan kerja ini, belakangan mengemuka.
Hal ini dipicu kenaikan angka pengangguran serta gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor.
Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data resmi mengenai jumlah pengangguran per Februari 2025. Hasilnya mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, naik sebanyak 83.450 orang dibandingkan Februari 2024.
Dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 153,05 juta orang, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) kini berada di angka 4,76 persen.
“7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja pada Februari 2025 merupakan pengangguran,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, baru-baru ini.
Selain itu, jumlah angkatan kerja juga meningkat, seiring bertambahnya lulusan sekolah yang siap kerja. Namun, peningkatan ini belum diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja baru yang memadai.
Kekecewaan masyarakat tercermin dari berbagai komentar di media sosial yang mempersoalkan janji 19 juta lapangan kerja.
Tagar #KaburAjaDulu pun sempat menjadi trending sebagai bentuk sindiran terhadap kondisi ketenagakerjaan saat ini.
Sejumlah komentar netizen juga menggema, misalnya:
“Aku bangga sama Prabowo dengan badai PHK di mana-mana,” cuit akun @shizmbelink.
“Mana yang janji 19 juta lapangan kerja,” cuit akun @ichalpammana.
“Mana 19 juta loker yg digaungkan?,” cuit akun @mom.dwi6.
Gelombang PHK di nyaris semua sektor mulai, industri tekstil, hingga manufaktur menjadi kekhawatiran utama rakyat yang semakin sulit mendapat pekerjaan tetap.
Soal ini, Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyebut, janji 19 juta lapangan kerja secara teori bisa dicapai, namun arah kebijakan pemerintah saat ini dinilai tidak mendukung realisasi tersebut.
Menurutnya, ada dua hal krusial yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pertama, peningkatan Anggaran Pendidikan dan Skill SDM.
“Kalau mau wujudkan penciptaan lapangan pekerjaan 19 juta, yang pertama adalah upgrade kualitas tingkat pendidikan. Tapi sekarang anggaran pendidikan justru dipotong, lebih banyak direlokasi ke program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang tidak menyentuh peningkatan skill,” terang Esther di Jakarta, baru-baru ini.
Kedua Insentif Berbasis Investasi, Bukan Konsumsi. Esther menilai insentif pemerintah saat ini lebih fokus pada konsumsi, seperti bansos, subsidi listrik, dan gaji tambahan dua bulan Rp300 ribu.
Padahal, insentif semestinya diarahkan untuk menarik investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja besar-besaran.
“Kalau mau membuka lapangan pekerjaan 19 juta ya kasih insentif yang mengarah ke investasi, bukan hanya konsumsi. Tidak ada insentif yang benar-benar mengupgrade pendidikan atau mendorong investasi sektor padat karya,” ucapnya.
Dengan angka pengangguran yang meningkat dan janji kampanye yang terus diingat publik, masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain menciptakan lapangan kerja baru, publik juga berharap pada kebijakan strategis dan terukur dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta menciptakan iklim usaha yang lebih produktif.
Jika tidak segera dijawab dengan kebijakan konkret, janji 19 juta lapangan kerja berpotensi menjadi beban politik yang akan terus menghantui lima tahun pemerintahan ke depan. (NVR)