JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pemerintah Indonesia dinilai perlu mengalihkan fokus dari program bantuan bersifat sementara, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), ke upaya yang lebih berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat.
Pandangan ini disampaikan ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky, yang menyebut BSU sebagai langkah “kurang produktif” dalam jangka panjang.
“BSU punya dampak positif, tapi hanya bersifat temporer,” kata Riefky, Jumat (27/6).
Menurutnya, akar persoalan ekonomi Indonesia saat ini terletak pada lambannya penciptaan lapangan kerja serta lemahnya iklim investasi yang membuat sektor produktif enggan berkembang.
“Isu struktural yang harus dibenahi adalah iklim investasi dan bisnis yang belum ramah. Perlu pengurangan praktik rente, penyederhanaan birokrasi, serta kepastian dalam perizinan,” jelasnya.
Ia menegaskan, masuknya investasi akan menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah sebelumnya menyalurkan BSU sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Namun, menurut Riefky, kebijakan ini cenderung mengabaikan kelompok kelas menengah yang justru paling rentan terdampak gejolak ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
“Kelompok menengah tidak punya pendapatan stabil, dan saat ini mereka menghadapi risiko PHK, kenaikan biaya hidup, serta minimnya jaminan sosial,” ujarnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 masih berada di angka 5,45 persen, sedikit turun dari tahun sebelumnya namun belum cukup signifikan untuk menahan tekanan terhadap daya beli.
Sementara itu, inflasi tahunan berada di level 3,2 persen dengan tekanan terbesar pada kelompok makanan dan transportasi, dua sektor yang sangat mempengaruhi konsumsi rumah tangga kelas menengah.
Ditambah lagi, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ganda: pemulihan ekonomi pasca pandemi yang belum sepenuhnya stabil, dan tekanan global akibat konflik geopolitik serta tren suku bunga tinggi di negara-negara maju.
Laporan World Bank edisi Juni 2025 menyebutkan bahwa Indonesia berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini, dengan proyeksi turun ke 4,9 persen, jika tidak ada stimulus produktif yang mampu mendorong permintaan domestik dan ekspansi usaha.
Riefky menambahkan, gejala shrinking middle class (menyusutnya kelas menengah) merupakan sinyal alarm bagi pemerintah karena daya beli terbesar nasional justru datang dari segmen ini.
“Kalau kelas menengah tertekan, maka permintaan domestik akan ikut turun. Ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi ke depan,” katanya.
Senada dengan pandangan Riefky, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menekankan bahwa upaya stabilisasi ekonomi nasional perlu diprioritaskan.
Dalam sesi PKS Legislative Report yang digelar menjelang Rapat Paripurna DPR RI pada 24 Juni lalu, Anis menyoroti ketidakpastian global yang bisa berdampak pada konsumsi rumah tangga dan investasi dalam negeri.
“Ketidakstabilan geopolitik dan ancaman perlambatan ekonomi global harus direspons dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada rakyat kecil,” kata Anis.
Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai pondasi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Jika masyarakat memiliki penghasilan tetap, maka ketenangan dan daya beli akan lebih terjaga. PHK jangan sampai jadi momok tahunan,” ujarnya.
Ia pun memberi sejumlah opsi agar efek berganda tadi mampu tercipta, yakni:
- Reformasi birokrasi investasi agar penanam modal asing dan domestik lebih tertarik membuka usaha di Indonesia.
- Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, terutama di sektor digital dan energi terbarukan.
- Insentif fiskal untuk sektor padat karya, seperti pengurangan pajak dan keringanan kredit usaha.
- Pemberdayaan kelas menengah, melalui penguatan jaring pengaman sosial berbasis asuransi dan akses terhadap modal kerja.
Berkaca dari analisis di atas, dengan tantangan ekonomi global yang tak kunjung reda, pemerintah perlu mengambil langkah berani dan berpihak pada pembangunan jangka panjang.
Meningkatkan daya beli bukan hanya soal memberi bantuan, tapi juga memastikan rakyat punya pekerjaan yang layak dan masa depan yang pasti. (NVR)