JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di panggung politik, yang tampak di mata publik adalah sorotan kamera, pidato, dan janji besar tentang masa depan.
Namun di balik layar, ada ruang yang lebih senyap, laboratorium ide, tumpukan riset, simulasi biaya, dan rapat-rapat teknis yang berlangsung tanpa tepuk tangan.
Dari ruang senyap itulah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut lahir.
“Tidak semua kerja keras dalam kebijakan publik terlihat. Banyak hal besar justru lahir dari proses yang hening,” ujar Isyraf Madjid, Sekretaris Jenderal Institute for Food Systems Reform (IFSR), yang sejak awal terlibat dalam penyusunan konsep besar MBG , salah satu program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Akar kebijakan ini sesungguhnya telah tumbuh lebih dari tiga dekade lalu. Di awal 1990-an, pemerintah meluncurkan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), sebuah langkah awal untuk melawan kekurangan gizi di daerah miskin.
Kala itu, anak-anak di pedalaman mendapatkan roti isi kacang atau biskuit bergizi, sederhana tapi menyelamatkan banyak masa tumbuh mereka.
Menjelang akhir dekade, cakupannya meluas secara nasional. Lalu, pada 2016 hingga 2019, muncul Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS), tonggak baru yang menyediakan makanan lengkap 400–500 kilokalori dengan 10–12 gram protein per porsi.
“Pergeseran dari sekadar kudapan menuju makanan lengkap di sekolah merupakan lompatan besar. Dari situlah fondasi MBG mulai terbentuk,” jelas Isyraf.
Jauh sebelum program ini diresmikan pada Januari 2025, berbagai kementerian sudah duduk bersama: Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kemenko Perekonomian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kesehatan, hingga Kemendikbud.
Mereka bekerja dalam diam, memetakan pembiayaan, jalur distribusi, hingga logistik lintas provinsi dengan bantuan UNICEF, WFP, dan UN Global Pulse.
Setiap porsi dihitung, setiap wilayah dimodelkan, dengan tujuan tunggal: memastikan anak-anak Indonesia bisa makan bergizi tanpa menunggu keajaiban.
“MBG bukan improvisasi. Ia hasil dari kerja teknokrasi yang hidup, penuh data, riset, dan simulasi lintas kementerian,” ucapnya.
Salah satu babak paling menarik dari perjalanan panjang ini terjadi di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, saat proyek percontohan MBG diuji melalui sistem central kitchen.
Di dapur-dapur sederhana milik sekolah, ibu-ibu lokal menanak nasi, menyiangi sayur, dan mengatur menu berdasarkan panduan gizi nasional. Anak-anak datang ke sekolah dengan riang, mencium aroma lauk yang menggugah dari ruang makan.
Hasilnya mencolok: kehadiran siswa meningkat, kebiasaan jajan berkurang, dan kebersamaan tumbuh di antara mereka.
Cerita itu pun sampai ke panggung dunia. World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition menyorot Indonesia sebagai contoh sukses: kebijakan gizi yang bukan hanya menyehatkan anak, tapi juga menggerakkan ekonomi desa.
Petani sayur, nelayan ikan, hingga pengusaha kecil katering ikut menikmati denyut ekonomi baru dari dapur sekolah.
Dampak MBG meluas jauh melampaui piring makan. Di lapangan, rantai pasok pangan lokal berputar; di sekolah, semangat belajar meningkat.
Beberapa kajian bahkan menunjukkan nilai sosial MBG bisa melebihi biaya penyelenggaraannya.
“Kita melihat multiplier effect yang nyata, baik secara ekonomi maupun sosial. Ini kebijakan yang tidak hanya memberi makan, tapi juga memberi makna,” ujar Isyraf lagi.
Untuk memastikan program ini tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, pemerintah mendirikan National Centre of Excellence for Makan Bergizi Gratis (NCoE MBG) pada Februari 2025.
Kolaborasi antara Bappenas, IPB University, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF itu menjadi “laboratorium hidup” bagi kebijakan publik.
Di sana, tim ahli menguji desain dapur, menyesuaikan menu dengan karakteristik daerah, serta mengembangkan sistem pemantauan digital yang bisa melacak setiap distribusi makanan.
“Ini contoh bagaimana kebijakan publik bisa lincah tanpa kehilangan dasar ilmiahnya,” tutur Isyraf.
Bagi Isyraf, MBG adalah wajah paling manusiawi dari teknokrasi: ilmu pengetahuan yang diterjemahkan menjadi empati publik.
“Teknokrasi sejati tidak bekerja di podium,” katanya. “Ia bekerja di dapur sekolah, di gudang logistik, di piring makan anak-anak.”
Kebijakan ini mungkin dilahirkan dari data dan perhitungan, tetapi jantungnya berdenyut dari rasa kepedulian.
Tentang anak-anak yang kini berangkat sekolah dengan perut kenyang. Tentang petani yang hasil panennya terserap. Tentang negara yang hadir bukan hanya lewat anggaran, tapi lewat perhatian yang nyata.
“Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal makan siang gratis. Ini tentang membangun generasi yang sehat dan percaya bahwa negaranya peduli,” pungkasnya. (NVR)