JAKARTA, AKURATNEWS.co – Selamat datang tahun 2026. Walau pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi semakin membaik, memasuki tahun ini risiko krisis ekonomi di Indonesia ternyata sudah menunggu, bahkan hingga 2027, seiring memburuknya kondisi makro ekonomi domestik dan meningkatnya ketidakpastian keuangan global.
Alarm alias peringatan ini disampaikan Bright Institute lewat dua ekonomnya, Awalil dan Yanuar Rizky dalam kajian terbaru yang menyoroti melemahnya daya tahan ekonomi nasional.
Dalam paparan tersebut, Bright Institute menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Bahkan, pemburukan diprakirakan masih berlanjut pada 2026 dengan peningkatan risiko resesi pada semester II 2026 hingga 2027.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di pola lama satu dekade terakhir, yakni di kisaran lima persen, dengan ketergantungan tinggi pada konsumsi rumah tangga. Namun, struktur ini dinilai semakin rapuh.
“Pertumbuhan lima persen itu makin sulit dipertahankan. Risiko penurunan hingga kisaran 2,5 persen sangat terbuka,” ujar Awalil dalam rilis Bright Institute, Kamis (1/1).
Pelemahan terutama bersumber dari menurunnya pendapatan riil pekerja, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meluasnya informalisasi tenaga kerja. Meski tingkat pengangguran terbuka secara statistik menurun, kualitas ketenagakerjaan secara umum dinilai memburuk.
Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi serta ekspor belum menunjukkan kemampuan untuk mengompensasi pelemahan konsumsi. Keduanya masih bergerak di lintasan normal dan belum menjadi motor pertumbuhan baru. Jika investasi dan ekspor ikut melambat, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin besar.
Bright Institute juga mencermati memburuknya kondisi transaksi internasional Indonesia sejak 2025. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), termasuk pada komponen transaksi finansial yang relatif jarang terjadi, berpotensi berlanjut hingga 2026.
Tekanan eksternal ini turut memicu pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang 2025, yang dinilai masih berisiko berlanjut pada 2026 dengan volatilitas lebih tinggi.
“Situasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya risiko keuangan global dan pergeseran perilaku industri keuangan nonbank dunia yang kini nilainya melampaui sektor perbankan,” beber Awalil.
Ditambahkan Yanuar, dari sisi fiskal, Bright Institute menilai kondisi keuangan negara berada pada fase mengkhawatirkan. Pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan, sulit ditingkatkan di tengah ekonomi yang lesu. Sebaliknya, tekanan belanja meningkat akibat program prioritas dan struktur birokrasi yang dinilai semakin gemuk.
“Konsekuensinya, defisit anggaran semakin sulit ditekan dan berujung pada kebutuhan pembiayaan utang yang kian besar,” ucap Yanuar.
Bright Institute pun menekankan bahwa menilai keamanan utang pemerintah semata dari rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak lagi memadai. Indikator yang lebih relevan adalah debt service ratio, yakni rasio pembayaran bunga dan pokok utang terhadap pendapatan negara.
“Debt service ratio Indonesia sudah berada di atas 40 persen, bahkan pembayaran bunga saja mendekati 20 persen,” ungkap Yanuar.
Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan melambat sepanjang 2025 dan dinilai sulit didorong lebih agresif pada 2026. Kondisi ini tercermin dari Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang relatif tinggi dan transmisi penurunan BI-rate yang berjalan lambat.
Ruang kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) juga dinilai semakin sempit, antara lain karena kepemilikan BI atas Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah sangat besar. Untuk menyerap likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan, BI bahkan menerbitkan instrumen tambahan seperti SRBI sejak pertengahan 2023.
Bright Institute turut menyoroti dimensi sosial ekonomi. Data menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia berada sangat dekat dengan garis kemiskinan, sementara kelas menengah menyusut. Pada saat yang sama, ketimpangan kekayaan finansial antarkelompok masyarakat terus melebar.
Kondisi ini dinilai berpotensi memperluas risiko ekonomi menjadi krisis sosial dan politik, terutama jika tekanan ekonomi berlanjut tanpa respons kebijakan yang memadai.
Dari sisi global, perekonomian dunia masih dibayangi ancaman stagflasi, terutama di negara-negara maju. Amerika Serikat dan China menghadapi perlambatan ekonomi, peningkatan risiko pengangguran, serta inflasi yang relatif tinggi.
Normalisasi neraca The Federal Reserve pasca era Quantitative Easing (QE) juga berdampak besar pada likuiditas global. Pengurangan kepemilikan US Treasury sejak 2020 hingga 2025 mendorong rebalancing portofolio global, termasuk lonjakan harga emas sejak 2022 yang berlanjut hingga 2025.
Ketegangan geopolitik, kebijakan fiskal dan moneter AS, serta perubahan arah kebijakan suku bunga Bank of Japan (BOJ) turut memperketat likuiditas kawasan Asia. Negara-negara BRICS, yang umumnya berada di rezim suku bunga tinggi, ikut terdampak tekanan tersebut.
Bright Institute bahkan menilai risiko keuangan global saat ini mengarah pada potensi “crash” dengan skala yang bisa setara atau lebih berat dari krisis 2008.
Dengan kombinasi ketahanan ekonomi domestik yang rapuh dan ketidakpastian global yang tinggi, Bright Institute menilai risiko Indonesia cukup besar, terutama terkait kemampuan membayar beban utang dan risiko pembiayaan kembali (refinancing).
“Tidak mustahil terjadi gagal bayar sebagian kewajiban utang pada semester II 2026 atau semester I 2027,” imbuh Awalil.
Namun, Bright Institute menilai hingga kini Pemerintahan Prabowo belum menunjukkan sense of crisis yang memadai. Arah kebijakan ekonomi dinilai belum konsisten dan mudah berubah, yang justru dapat menambah risiko bila berlanjut pada 2026.
Meski demikian, Bright Institute menegaskan bahwa kajian ini merupakan peringatan dini (warning), bukan kepastian terjadinya krisis atau resesi.
“Insight ini bertujuan mendorong kewaspadaan semua pihak, terutama otoritas ekonomi seperti Pemerintah dan Bank Indonesia, karena krisis bisa terjadi jika risiko-risiko tersebut tidak dikelola dengan serius,” pungkasnya. (NVR)