JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dari Prancis pekan ini mengagetkan dunia pendidikan.
Tanpa aba-aba, Presiden menginstruksikan sekolah di semua jenjang untuk mulai mengajarkan Bahasa Prancis kepada muridnya.
“Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Pak Presiden memerintahkan sekolah di semua tingkatan mengajarkan bahasa Prancis kepada murid,” ujar Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) di Jakarta, Jumat (29/5).
Kagetnya bukan tanpa alasan. Bagi P2G, instruksi ini datang tiba-tiba, tanpa rencana matang, dan terasa lebih seperti basa-basi diplomatik ketimbang kebijakan pendidikan yang serius.
Satriwan bahkan menyindir: kalau pola ini terus berulang, kurikulum Indonesia bisa jadi “koleksi bahasa dunia”.
Ketemu Jepang, masukin Bahasa Jepang. Ketemu China, wajibkan Mandarin. Pulang dari Belanda, tambah Bahasa Belanda.
“Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” katanya.
P2G pun ditegaskannya secara resmi menolak instruksi mewajibkan Bahasa Prancis dan Portugis di semua jenjang. Berikut sembilan alasannya:
1. Instruksi lama belum jalan
Perintah serupa untuk Bahasa Portugis setahun lalu saja belum terwujud. Padahal RPJMN 2025-2029 berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tidak memasukkan Bahasa Prancis atau Portugis sebagai prioritas.
“Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN,” tegas Satriwan.
2. Kurikulum makin sesak
Mewajibkan bahasa Prancis mulai SD sampai SMA berarti menambah beban belajar. Padahal struktur kurikulum nasional saat ini sudah padat.
3. Kekurangan guru makin parah
Data Kemdikdasmen: Indonesia kekurangan 374 ribu guru ASN di sekolah negeri. Kalau wajibkan Prancis dan Portugis, butuh sekitar 480 ribu guru baru. Asumsinya: 2 guru per sekolah dari 240 ribu sekolah SD-SMA.
“Kebutuhan 480 ribu guru tidak akan terpenuhi. Sudah 6 tahun pemerintah tak merekrut guru PNS. Alhasil tak ada guru profesional yang akan mengajar pelajaran tersebut,” ujar Satriwan.
UU ASN juga melarang rekrut guru honorer. Risiko: guru mapel lain dipaksa ngajar Prancis, jelas melanggar prinsip profesionalitas.
4. Bahasa asing sudah ada, tinggal pilih.
Bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, Jepang, dan Prancis sudah jadi mata pelajaran pilihan sejak Kurikulum 2006 sampai Kurikulum Merdeka. Hal ini eksplisit diatur dalam Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 untuk SMA/MA/SMK.
5. SMK pariwisata sudah pegang Prancis
Di SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, Bahasa Asing Non-Inggris sudah masuk program keahlian. Mei 2026 ini Kemdikdasmen bahkan meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Inggris, termasuk Prancis, untuk 13 ribu siswa di 120 SMK.
6. Prioritasnya bukan Prancis, tapi dasar.
Yang lebih mendesak: benahi kemampuan dasar murid di Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.
Hasil TKA 2025 menyedihkan: rata-rata Bahasa Inggris SMA cuma 24,93, Matematika 36,10, Bahasa Indonesia 55,38. Di SD dan SMP juga rendah.
“Ketimbang memaksakan Bahasa Prancis dan Portugis, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia,” imbuh Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi P2G.
7. Prancis bukan destinasi favorit kuliah.
Data UNESCO: Prancis cuma ranking 11 tujuan studi WNI. Dari 59.224 pelajar Indonesia di luar negeri, hanya 812 orang yang kuliah di Prancis. Top 5 masih diisi Australia, Malaysia, AS, Jepang, Inggris.
8. Investor besar bukan dari Prancis.
Data BKPM 2025: 10 negara investor terbesar di Indonesia adalah Singapura, Hongkong, Cina, Malaysia, Jepang, AS, Korea Selatan. Prancis tak masuk.
“Penggunaan Bahasa Prancis untuk perdagangan global belum mendesak. Toh sudah ada Bahasa Inggris,” jelas Iman.
9. Solusinya: jadikan ekstrakurikuler.
Daripada wajib, P2G minta Kemdikdasmen dan Kemenag menjadikan Bahasa Prancis dan Portugis sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Sama seperti klub Inggris, klub basket, atau Paskibra.
“Bagi yang berminat saja, tidak wajib,” pungkas Iman.
Instruksi Presiden Prabowo memang memicu diskusi soal diplomasi budaya dan bahasa. Tapi bagi guru di lapangan, kebijakan pendidikan butuh rencana, guru, dan prioritas yang jelas.
Kalau tidak, yang ada cuma instruksi yang “tak ada angin tak ada hujan”, tapi bikin heboh satu negeri.
Pamungkas, sebuah komentar nendang dari netizen ini mungkin bisa mewakili suara mayoritas rakyat usai mendengar instruksi ini.
“Orang desa gak pake bahasa Perancis,” cuit akun @Baba Emus Al Qasem. (NVR)