JAKARTA, AKURATNEWS – Dikabarkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kabar ini disambut baik PDIP, namun ada syarat yang diajukan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan, pertemuan antara Mega dan SBY kemungkinan besar akan terjadi. Namun, katanya, Partai Demokrat harus secara resmi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
“Setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan tersebut akan dilakukan secara resmi,” jelas Hasto kepada wartawan, Sabtu (9/9).
Dia juga mengungkapkan, sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono telah bertemu. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan pertemuan antara Mega dan SBY.
“Kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu dengan Mbak Puan terlebih dahulu, didampingi jajaran DPP,” lanjut Hasto,
Menurutnya, pertemuan antara Puan dan AHY adalah modal awal untuk pertemuan berikutnya antara Mega dan SBY. Dia juga mengonfirmasi bahwa komunikasi antara PDIP dan Demokrat masih terjaga.
Wacana pertemuan antara Megawati dan SBY muncul setelah Partai Demokrat secara resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan.
Juru Bicara DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putr, mengungkapkan, SBY bersedia untuk bertemu dengan Mega. Dia menyatakan bahwa pertemuan antara kedua tokoh ini merupakan hal yang positif.
“Kalau dibilang mau atau nggak mau, Pak SBY jelas mau kalau bicara pertemuan dengan Bu Mega. Mau,” kata Herzaky seperti dilansir dari podcast What The Fact! Politics CNN Indonesia, Jumat (8/9).
Namun, Herzaky menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya sebatas pembicaraan tentang kerja sama politik atau dukungan terhadap calon presiden tertentu. Menurutnya, kedua hal tersebut harus dipisahkan.
“Kami ingin menyampaikan bahwa pembicaraan tentang koalisi atau kerja sama tidak hanya tentang dua individu. Ini bukan masalah pribadi. Ini adalah tentang kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya. (NVR)