JAKARTA, AKURATNEWS.co – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalihkan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan terus menuai kritik keras.
Kali ini, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) lewat peneliti Formappi, Lucius Karus menilai pemberian tunjangan itu tidak efisien dan akan membuat anggaran negara terbebani.
“Tentu saja lebih efisien memakai rumah dinas untuk saat ini,” kata Lucius, Selasa (8/10).
Menurutnya, anggota DPR masih bisa menempati rumah dinas yang masih ada saat ini. Apalagi, kata dia, DPR direncanakan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, dalam waktu dekat.
Selain itu, banyak anggota DPR memiliki rumah pribadi yang layak huni. Lucius pun berpendapat tunjangan perumahan itu sekan jadi akal-akalan anggota dewan untuk mencari kekayaan pribadi.
“DPR bertahan saja dulu dengan rumah dinas sambil menunggu pindah ke IKN baru mengubah kebijakan terkait tempat tinggal ini. Kok kesannya kalau soal rumah saja jadi pembicaraan di awal periode begini, anggota DPR seperti begitu bernafsunya mengejar harta,” sambungnya.
Lucius menuturkan anggaran tunjangan perumahan itu belum tentu digunakan anggota dewan untuk menyewa rumah di sekitar Senayan. Ia pun mengatakan anggaran tunjangan perumahan itu dapat digunakan untuk menjalankan program pemerintah lain.
“Ini sih untung banyak anggota DPR, bisa dapat uang banyak karena milih sewa di tempat yang agak murah atau malah nggak dipakai buat rumah karena sudah punya rumah sendiri,” ujarnya.
Saat meninjau rumah dinas DPR di komplek DPR Kalibata, Sekjen DPR, Indra Iskandar melihat sejumlah plafon rumah dinas anggota DPR bocor dan berjamur karena rembesan air.
Kondisi setiap rumah berbeda-beda, ada yang cat dindingnya masih terlihat cerah, ada juga yang terkelupas dan bernoda hitam. Namun secara umum, kondisi rumah-rumah ini tidak rusak parah.
Indra menjelaskan, setiap hari ada 15-20 keluhan dari anggota terkait rumah jabatan. Keluhan itu di antaranya banyak tikus, rayap hingga kebocoran.
“Rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah. Kemudian banyaknya tikus, juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini,” kata Indra.
Lalu ada keluhan soal banjir saat hujan deras dan bau sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampah milik Pemprov DKI yang berada tidak jauh dari kompleks rumah jabatan.
“Terus terang memang untuk melakukan revitalisasi rumah jabatan ini, enggak sedikit ya. Kalau kita mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki baru itu akan ideal,” kata Indra.
Untuk diketahui, Anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan. Ketentuan baru ini tertuang lewat Surat Sekretariat Jenderal DPR dengan nomor B/733/RT.01/09/2024 tanggal 25 September 2024. Pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR dilantik.
Besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR belum ditentukan. Namun, menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, tunjangan akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di sekitar Senayan.
Indra mengatakan salah satu alasan fasilitas rumah jabatan dihapus karena properti yang ada saat ini sudah tidak layak huni. Menurut dia, biaya pemeliharaan RJA sangat tinggi, sehingga lebih fleksibel diberikan
“Rumah yang dalam kondisi baik pun sebenarnya itu pun untuk, saya menyampaikan dalam kerangka yang proporsional dan objektif ya, untuk sebuah hunian pejabat negara itu masih di bawah kelayakan saat ini,” ujar Indra, Senin (7/10). (NVR)