JAKARTA, AKURATNEWS – Di Rakernas XVI APEKSI, Makassar, capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyebut keberpihakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan sangat minim.
Saat ini, pemerintah baru membentuk kementerian khusus yang mengawal pembangunan desa saja. Namun, tak ada lembaga yang serupa untuk perkotaan.
“Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada yang mengurusi perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian mengurusi perkotaan tidak ada,” ujar Anies, Kamis (13/7).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat tak adanya lembaga khusus perkotaan berdampak pada ketimpangan pembangunan di kota. Dikatakannya, ada pembangunan kota yang sudah baik, ada pula yang sangat kurang.
Anies juga menilai, seharusnya ada instansi khusus yang membuat standar pembangunan perkotaan, mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga.
“Tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan ada kementeriannya,” ujar Anies.
Lembaga itu, kata Anies, juga berperan sebagai perwakilan pemerintah kota di tataran pusat guna mengadvokasi kepentingan-kepentingan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
“Sudah saatnya kami rasa perlu ada, apa pun namanya, badan yang mengurusi perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional,” ujar Anies. (NVR)