JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di tengah kelesuan pasar otomotif nasional sepanjang 2025, keputusan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India memantik tanda tanya besar.
Mengapa saat penjualan domestik melemah, justru terjadi belanja raksasa senilai Rp24,66 triliun ke luar negeri?
Data Gaikindo mencatat penjualan mobil secara wholesales Januari–Desember 2025 turun 7,2 persen menjadi 803.687 unit. Penjualan ritel ikut tergerus 6,3 persen menjadi 833.692 unit. Khusus segmen pikap, total penjualan sepanjang 2025 hanya sekitar 107 ribu–110 ribu unit.
Artinya, angka impor 105.000 unit oleh Agrinas hampir menyamai total pasar pikap nasional dalam setahun penuh.
Dari total tersebut, 35.000 unit merupakan Scorpio Pick Up produksi Mahindra & Mahindra.
CEO Divisi Otomotif Mahindra, Nalinikanth Gollagunta, menyebut pesanan ini sebagai capaian ekspor terbesar dalam sejarah perusahaan, bahkan melampaui total ekspor Mahindra pada tahun fiskal 2025.
Sementara 70.000 unit lainnya dipasok Tata Motors, terdiri dari 35.000 unit Tata Yodha Pick Up dan 35.000 unit truk ringan Ultra T.7.
Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia, Asif Shamim menilai, pesanan tersebut mencerminkan meningkatnya penerimaan kendaraan komersial India di Indonesia.
Kendaraan-kendaraan ini akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam mendukung distribusi hasil pertanian dan logistik pedesaan.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan produksi lokal, baik kendaraan listrik maupun konvensional.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyatakan pemulihan industri sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi.
Target pertumbuhan 2026 dipatok 6 persen Namun realisasi 2025 hanya sekitar 5,12 persen, di bawah target 5,2 persen.
Dalam situasi daya beli yang tertekan, langkah impor besar-besaran oleh BUMN justru terlihat kontras dengan narasi hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.
Soal ini, Guru Besar IPB dan Universitas Paramadina, Didin S Damanhuri, menyebut keputusan ini sebagai hal yang janggal.
“Ini aneh. Kenapa tidak diproduksi Pindad atau setidaknya dirakit di dalam negeri? Uangnya bisa berputar di dalam negeri, bukan lari ke luar,” ujarnya, Jumat (21/2).
Sorotan lebih tajam datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel. Ia menilai impor 105 ribu unit kendaraan untuk KDMP bertentangan dengan semangat Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, Asta Cita ketiga dan kelima secara eksplisit menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas serta industrialisasi dan hilirisasi dalam negeri. Impor dalam jumlah besar, apalagi menggunakan dana BUMN, dinilai berpotensi membiayai tenaga kerja negara lain ketimbang menyerap tenaga kerja domestik.
Ia juga mengingatkan pentingnya doktrin ekonomi Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai Sumitronomics: negara harus mengarahkan investasi dan melindungi industri dalam negeri karena pasar tidak otomatis menciptakan pembangunan.
“Dari setiap produk yang kita beli berarti kita membeli jam kerja orang di balik produk tersebut. Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau rakyat negara lain?” ujarnya, Jumat (21/2).
Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, berdampingan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan disebut ada efek domino terhadap sektor otomotif.
Namun pertanyaannya: apakah efek domino itu akan dinikmati industri otomotif nasional atau justru industri India?
Dengan nilai transaksi puluhan triliunan rupiah, keputusan impor ini bukan sekadar soal pengadaan kendaraan logistik desa.
Ia menyentuh isu yang lebih dalam: arah kebijakan industri, peran BUMN sebagai agen transformasi ekonomi, serta konsistensi antara retorika kedaulatan ekonomi dan praktik belanja negara.
Di tengah pasar otomotif yang sedang mencari titik balik, impor 105.000 pikap dan truk dari India menjadi simbol dilema: antara percepatan distribusi ekonomi desa atau momentum industrialisasi nasional yang terlewatkan. (NVR)