JAKARTA, AKURATNEWS.co – Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said melayangkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait intensitas kunjungan luar negeri presiden, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam kritiknya itu, Sudirman menyebut rusaknya tata kelola pemerintahan sudah terlihat sejak periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlanjut hingga kini.
Menanggapi hal itu, Ketua Relawan Jaringan Nasional (Jarnas) for Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, S.H., M.H., membalas kritik tersebut dengan menyebut sejumlah kritik itu perlu dilihat lebih objektif di tengah kondisi ketidakpastian global.
Nasarudin menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo adalah menyambung alias melanjutkan pembangunan nasional yang telah diletakkan Presiden Jokowi sebelumnya.
“Kita sangat bangga dengan Pak Jokowi dan hari ini dilanjutkan Pak Prabowo. Keberlanjutan pembangunan itu penting agar arah pembangunan nasional tetap terjaga,” kata Nasarudin, Senin (11/5).
Ia menilai tekanan geopolitik dan ekonomi dunia memang berat bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun pemerintah diklaim berhasil menjaga stabilitas.
“Situasi politik dunia sedang tidak baik-baik saja. Dampaknya besar terhadap ekonomi global. Tetapi pemerintah melalui tim ekonomi yang solid berhasil menjaga stabilitas, termasuk harga BBM subsidi yang tidak naik dan kebutuhan pokok masyarakat yang masih relatif terjangkau,” ujarnya.
Terkait program MBG, Nasarudin mengakui implementasi masih perlu perbaikan. Namun ia mengklaim program itu mulai menggerakkan ekonomi bawah.
“Program MBG tentu masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Tetapi program ini sudah mulai menggerakkan ekonomi rakyat, terutama sektor pangan dan pelaku usaha kecil dalam rantai distribusi,” katanya.
Sedangkan soal Koperasi Desa Merah Putih, ia minta publik bersabar.
“Koperasi Merah Putih masih berproses. Program sebesar ini memang membutuhkan waktu untuk mencapai hasil yang maksimal,” ucapnya.
Nasarudin juga menyorot langkah penertiban lahan sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan. Kebijakan itu disebut sebagai indikator menguatnya posisi negara dalam mengelola SDA.
“Melalui penertiban kawasan sawit dan tambang di dalam kawasan hutan, negara berhasil menyelamatkan aset bernilai triliunan rupiah. Negara mulai hadir secara nyata dalam mengelola kekayaan nasional,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut membuat Indonesia makin berdaulat.
“Kita mulai merasakan bahwa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri,” ujar Nasarudin.
Nasarudin turut membela intensitas diplomasi luar negeri Presiden Prabowo. Ia menilai kunjungan ke luar negeri penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.
“Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan sumber daya dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Presiden perlu membangun hubungan internasional dan menjaga kepercayaan investor,” jelasnya.
Ia menambahkan, tugas Presiden tidak harus selalu di lapangan karena eksekusi program dijalankan para menteri.
“Yang penting arah kebijakan dan pengawasan tetap berjalan. Presiden juga terus melakukan rapat terbatas dengan para menteri dan fokus terhadap persoalan bangsa,” ujarnya.
Di akhir pernyataan, Nasarudin mengajak semua pihak menjaga persatuan dan memberi kritik yang membangun.
“Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi. Tetapi mari bersama-sama membangun bangsa ini dengan semangat saling mendukung demi kemajuan Indonesia,” katanya. (NVR)