JAKARTA, AKURATNEWS.co – Menggerakkan pembangunan tak bisa hanya bekerja tanpa dukungan pihak lain.
Pemerintah pun tak bisa kerja sendirian jika ingin desa cepat maju. Itulah pesan utama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) saat menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bareng ISSF di kantor Kemendes, Jakarta, Selasa (21/4).
Acara ini juga dihadiri perwakilan World Bank. Kehadiran lembaga global itu jadi sinyal kuat bahwa agenda pembangunan desa sekarang butuh kolaborasi lintas sektor: pemerintah, swasta, sampai mitra internasional.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto blak-blakan soal itu. Menurutnya, pembangunan desa baru jalan kencang kalau semua pihak turun tangan.
“Pembangunan desa tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” kata Yandri
Buat Kemendes, CSR bukan sekadar bantuan sosial. Jika diarahkan tepat, CSR bisa jadi mesin penggerak ekonomi desa. Mulai dari pemberdayaan warga, mendorong usaha lokal tumbuh, sampai peningkatan kualitas SDM.
“Apabila diarahkan secara tepat, CSR dapat menjadi instrumen percepatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tegasnya.
Lewat agenda bareng ISSF ini, Kemendes PDT menegaskan komitmennya: membuka ruang kemitraan seluas-luasnya. Swasta dan lembaga internasional diajak masuk buat bikin program yang konkret.
Tujuannya jelas. Program harus berdampak langsung ke warga desa. TaK berhenti di seremonial, tapi mempercepat target desa maju, mandiri, dan sejahtera di seluruh Indonesia.
World Bank yang ikut hadir melihat pola kolaborasi ini relevan. Pembangunan desa sekarang tak cukup bicara infrastruktur. Kualitas manusia dan ekonomi lokal harus ikut dikebut. Di situlah peran CSR swasta masuk.
Kolaborasi tiga kaki, pemerintah, swasta, mitra pembangunan ini yang sekarang didorong Kemendes PDT.
Harapannya, desa bukan lagi sekadar pinggiran. Desa bisa jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. (NVR)