JAKARTA, AKURATNEWS.co – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto membersihkan keberadaan mafia alutsista di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menggema.
Kali ini giliran Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang melihat keberadaan mafia tersebut membuat desain sistem pertahanan nasional menjadi tidak efektif dan menghambat upaya penguatan pertahanan negara.
Aktivis BOI, Andi Yusuf Gufrang menyebut mafia alutsista hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.
“Mafia alutsista ini kan pikirannya cari untung, bukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Makanya dia tidak akan perduli kalau kapal perang dan pesawat tempur yang dibeli rongsokan dan sudah tidak berguna lagi. Masak yang begini kita biarkan,” ujar Gufrang di Jakarta, Kamis (27/8)
Menurutnya, praktik tersebut terjadi karena Kemhan tidak profesional dalam menunjuk rekanan atau vendor pengadaan alutsista. Akibatnya, alutsista yang diimpor sering tidak sesuai kebutuhan.
“Yang diimpor akhirnya alutsista bekas atau kapal perang yang tidak bisa digunakan. Atau yang biasa terjadi, spesifikasi pesawat tempur atau kapal perangnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,” ucapnya.
Gufrang juga menyoroti kabar dugaan monopoli pengadaan alutsista oleh PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) di Kemhan yang mencapai nilai USD 2,45 miliar.
Ia menilai tidak logis memberikan prioritas proyek kepada satu perusahaan dengan rekam jejak kurang baik.
“Apalagi perusahaan milik Norman Joesoef itu juga diketahui pernah tersebut namanya dalam kasus pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5. Meski akhirnya dibatalkan Kemhan, namun banyak laporan media menyebut Norman Joesoef sebagai pihak yang mengatur upaya pembelian pesawat tersebut bersama perusahaan militer dan senjata internasional Excalibur International,” ungkap Gufrang.
Publik, lanjut Gufrang, perlu memberi atensi terhadap perusahaan Republikorp milik Norman Joesoef ini.
“Banyak rekam jejak kurang baik tetapi malah ditunjuk sebagai vendor pengadaan proyek Kemhan. Jumlahnya bahkan sangat signifikan, hampir 30 persen dari nilai total proyek. Ini jelas monopoli,” imbuhnya.
Gufrang pun meminta Presiden Prabowo konsisten dalam memberantas korupsi di seluruh institusi pemerintahan, termasuk di Kemhan.
Bagi BOI, pemberantasan mafia alutsista harus menjadi komitmen untuk menjaga uang rakyat demi terciptanya sistem pertahanan dan alutsista nasional yang efektif.
“Saya kira Presiden Prabowo pasti akan menunjukkan komitmen dalam melawan mafia alutsista. Presiden Prabowo tentu tidak akan membiarkan sistem persenjataan dan pertahanan negara bobrok dan rusak karena keberadaan mafia alutsista,” pungkasnya. (NVR)