JAKARTA, AKURATNEWS.co – Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, berbagai persoalan mendasar yang dihadapi warga ibukota kembali menjadi sorotan. Para bakal pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilgub kali ini kembali diminta tidak hanya fokus pada masalah klasik Jakarta seperti kemacetan dan banjir, tetapi juga pada persoalan yang semakin mendesak, yakni sulitnya lapangan pekerjaan dan melonjaknya biaya hidup.
Seperti diungkapkan mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, di samping dua masalah utama Jakarta yang telah lama dihadapi, yaitu kemacetan dan banjir, peningkatan biaya hidup masyarakat tak boleh diabaikan.
“Yang jangan sampai terlupakan adalah bagaimana biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal,” ujar Sandi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9).
Sandiaga menekankan, biaya hidup di Jakarta belakangan ini terus meningkat signifikan. Mulai dari biaya kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kebutuhan pangan, semua mengalami lonjakan yang memberatkan warga. Menurutnya, salah satu tugas utama gubernur yang terpilih nanti adalah mencari solusi konkret untuk mengatasi biaya hidup yang semakin tak terjangkau bagi banyak masyarakat Jakarta.
“Biaya hidup yang kian melonjak ini perlu mendapat perhatian serius dari paslon yang bertarung di Pilgub. Hal ini menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tambah Sandiaga.
Selain biaya hidup, Sandiaga juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan, terutama mengingat ibukota akan segera pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti harus memberikan penekanan khusus pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM,” kata Sandiaga.
Ia menggarisbawahi bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, khususnya di Jakarta, dengan kontribusi menciptakan 97 persen lapangan kerja.
“UMKM ini harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perubahan besar yang sedang dihadapi Jakarta,” ujar Sandiaga, merujuk pada pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Jakarta.
Pemindahan ibukota ke IKN memang diperkirakan berdampak besar pada berkurangnya lapangan pekerjaan di Jakarta. Dengan berbagai lembaga pemerintah dan bisnis nasional yang berpindah, banyak pekerja yang khawatir kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari pekerjaan baru. Situasi ini memicu kecemasan di kalangan masyarakat, terutama di sektor swasta yang bergantung pada aktivitas pemerintah pusat.
Pilgub Jakarta 2024 sendiri akan mempertemukan tiga pasangan yakni Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Pramono Anung-Rano Karno yang didukung PDIP dan Hanura, serta pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Darma. Ketiga pasangan ini diharapkan akan menjadikan masalah biaya hidup, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan UMKM sebagai fokus utama dalam kampanye mereka.
Calon gubernur Ridwan Kamil, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus menyarankan agar Jakarta mengubah strategi ekonomi dengan fokus pada sektor digital dan kreatif.
“Kami akan mendorong Jakarta untuk menjadi pusat inovasi digital dan industri kreatif, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan tidak lagi bergantung pada keberadaan pemerintah pusat,” ujar Ridwan Kamil.
Ia juga berencana memberikan insentif bagi startup teknologi dan UMKM berbasis digital untuk membantu memperluas pasar mereka di dalam dan luar negeri.
Sedangkan Calon gubernur Pramono Anung yang diusung PDIP dan Hanura, menyoroti pentingnya program subsidi dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami akan mengimplementasikan subsidi biaya transportasi dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperluas program bantuan pendidikan. Kita tidak bisa membiarkan warga Jakarta kesulitan hidup di kotanya sendiri,” ujar Pramono.
Selain itu, Pramono berencana untuk mengontrol harga kebutuhan pokok dengan intervensi pemerintah dan kerja sama dengan distributor.
Salah satu masalah utama yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah di Jakarta adalah sulitnya mendapatkan izin usaha, serta kurangnya akses terhadap permodalan. UMKM, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi kota, kini menghadapi berbagai hambatan birokrasi dan finansial.
Oleh karenanya, Dharma Pongrekun, calon gubernur dari jalur independen mengusulkan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan usaha di Jakarta.
“Proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu harus segera disederhanakan. Kami akan membuat platform digital satu pintu untuk mempercepat izin usaha, serta memberikan bantuan permodalan melalui kerja sama dengan bank lokal dan investor,” ujar Dharma.
Menurutnya, dengan menciptakan iklim bisnis yang lebih ramah bagi UMKM, Jakarta akan mampu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat bawah dan menumbuhkan sektor informal.
Sementara itu, banyak pihak menilai bahwa tantangan ekonomi Jakarta ini tidak hanya bisa diatasi dengan kebijakan populis, tetapi memerlukan inovasi yang lebih mendasar.
Jakarta perlu mengalihkan fokusnya dari ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi kota yang mandiri secara ekonomi, berbasis inovasi dan kewirausahaan. Dan cagub yang mampu menawarkan visi besar untuk masa depan ekonomi Jakarta inilah yang akan memenangkan hati pemilih. Para calon harus mampu menawarkan solusi nyata untuk mengatasi krisis lapangan kerja, biaya hidup yang semakin tak terjangkau, dan kesulitan dalam berwirausaha.
Pilkada Jakarta kali ini bukan hanya sekadar soal memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah kebijakan yang akan langsung berdampak pada kualitas hidup jutaan warga Jakarta di masa depan. (NVR)