JAKARTA, AKURATNEWS.co – Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan serangan udara ke situs-situs nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, dunia langsung tersentak.
Bukan hanya karena dentuman rudal yang mengguncang Timur Tengah, tetapi karena efek gelombangnya langsung terasa hingga ke pasar finansial dan ekonomi negara-negara jauh dari zona konflik, termasuk Indonesia.
Dalam pidatonya, Trump menyebut serangan itu sebagai “kesuksesan militer spektakuler” dan memperingatkan akan adanya serangan lanjutan jika Iran tak segera menyerah pada meja perundingan.
Reaksi pasar pun spontan: harga minyak melonjak, indeks saham global terjun bebas, dan para investor buru-buru memburu aset safe haven seperti dolar AS dan emas.
Bagi Indonesia, yang sedang berjuang menjaga stabilitas rupiah dan harga kebutuhan pokok, kabar itu terasa seperti angin panas dari padang pasir: jauh, tapi menyengat.
Kenaikan harga minyak dunia telah melewati angka USD100 per barel hanya dalam dua hari pasca serangan.
Analis dari Oxford Economics bahkan memproyeksikan skenario terburuk dimana harga bisa menembus ISD130 jika Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia.
Dampaknya langsung terasa. Nilai tukar rupiah merosot ke level Rp16.300 per USD. Sementara itu, tekanan terhadap APBN pun membesar akibat subsidi energi yang membengkak.
Pemerintah terpaksa menggelontorkan dana lebih besar untuk menjaga harga BBM dan listrik tetap stabil di tengah lonjakan harga minyak mentah global.
“Ini bukan sekadar krisis luar negeri. Ini adalah pukulan telak ke dapur masyarakat Indonesia. Harga barang-barang impor naik, daya beli turun, dan pemerintah harus menalangi selisih harga energi yang makin lebar,” ujar ujar ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi di Jakarta, Minggu (22/6).
Bank Indonesia sendiri telah bersiap melakukan intervensi ganda: membeli surat berharga negara (SBN) dan menstabilkan rupiah di pasar valas. Sementara Kementerian Keuangan mempersiapkan skenario penyesuaian APBN, termasuk kemungkinan menaikkan alokasi subsidi energi.
Namun langkah itu tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi lintas kementerian harus diperkuat agar respons fiskal dan moneter berjalan harmonis.
“Jika tidak ada sinyal kuat dari otoritas, pasar akan gelisah. Dan dalam ekonomi, kegelisahan bisa lebih berbahaya daripada data,” jelas Syafruddin.
Di sisi lain, konflik ini membuka kembali luka geopolitik lama: dominasi narasi G7, ketimpangan kekuatan, dan minimnya suara dari Global South. Indonesia, sebagai negara muslim terbesar dan anggota aktif G77 dan OKI, tidak bisa berdiam diri. Ketidakhadiran diplomatik dalam isu ini bukan hanya cacat moral, tetapi juga strategi yang berbahaya.
“Ketika negara-negara G7 berbicara soal hak membela diri, siapa yang berbicara soal hukum internasional dan penderitaan warga sipil?. Indonesia seharusnya memimpin seruan damai dan tekanan global untuk gencatan senjata,” ujar Syafruddin lagi.
Seruan ini bukan sekadar idealisme. Stabilitas global, termasuk harga energi dan iklim investasi, sangat tergantung pada jalannya diplomasi. Sebuah inisiatif kolektif dari negara-negara berkembang bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang diperlukan dunia saat ini.
Bagi sebagian warga Indonesia, semua ini terdengar seperti berita dari negeri jauh. Tapi efeknya nyata: ongkos kirim naik, harga elpiji melonjak, dan bahan makanan ikut terimbas.
“Saya baru tahu harga minyak dunia naik dari berita. Tapi saya tahu harga cabai di pasar naik karena dompet saya yang merasa,” keluh Ibu Leni, pedagang sayur di Pasar Kramat Jati.
Konflik Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat ini kembali membuktikan bahwa perang hari ini tidak lagi mengenal batas negara.
Getarannya tidak hanya mengguncang wilayah konflik, tetapi menjalar hingga ke pasar, nilai tukar, dan ruang makan rumah tangga di Indonesia.
Indonesia tak bisa menunggu gelombang lebih besar datang untuk baru bergerak. Saat ini, lebih dari sebelumnya, dibutuhkan kepemimpinan yang sigap, kebijakan ekonomi yang terintegrasi, dan diplomasi yang lantang.
Karena di era global ini, konflik di Tel Aviv dan Teheran bukan hanya masalah mereka. Ini juga tentang bagaimana Indonesia menjaga daya tahan ekonominya, harga pangan rakyatnya, dan posisinya di dunia yang terus berubah. (NVR)