JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dalam survei terbaru yang digelar Adidaya Institute, mayoritas publik masih puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Walau puas, publik tetap berharap pemerintah tidak menaikan harga BBM.
Dalam survei yang dilakukan pada Mei 2026 ini, 68,2% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara 27,1% menyatakan tidak puas.
“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2% puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” beber Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli di Jakarta, Rabu (10/6).
Survei juga menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri dengan kinerja terbaik. 36,8% responden memilih Purbaya sebagai menteri yang paling baik dalam melayani masyarakat.
“Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” ucap Fadhli.
Kepuasan publik disebut juga dipengaruhi optimisme terhadap pemberantasan korupsi. 68,8% responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja baik dan optimal dalam memberantas korupsi. 62,5% yakin penegakan hukum di bawah Prabowo sudah berjalan adil.
Hasil survei juga menunjukkan publik belum terlalu menuntut reshuffle kabinet. Hanya 48,1% responden setuju reshuffle dilakukan saat ini. 32,1% menolak jika reshuffle kembali dilakukan.
“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada Menteri-Menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” kata Fadhli.
Kepuasan terhadap ekonomi juga cukup tinggi. 61,1% responden percaya kondisi ekonomi rumah tangga lebih baik dibanding tahun sebelumnya. 59,6% meyakini kondisi ekonomi nasional di bawah Prabowo mengalami peningkatan.
“Ada relevansi antara angka kepuasan kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan kepercayaan responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional. Publik percaya Presiden Prabowo bekerja optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” ujar Fadhli.
Terkait kenaikan harga BBM, 63,2% responden menolak jika pemerintah menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia naik akibat perang Iran melawan Amerika-Israel.
Fadhli menjelaskan, saat survei dilakukan kenaikan BBM memang belum terjadi. Namun penolakan publik sudah terlihat jelas karena BBM merupakan kebutuhan dasar.
“Saya kira dari hasil survei kita ini kan kemarin belum terjadi kenaikan. Kenaikan kan baru hari ini dilakukan. Sementara ada 63% masyarakat atau publik yang menolak kenaikan harga BBM karena BBM itu salah satu kebutuhan dasar,” kata Fadhli.
Ia juga menyoroti data bahwa 80% responden memiliki kendaraan bermotor, sehingga kenaikan BBM pasti langsung dirasakan.
“Di sisi lain saya pikir dengan harga kenaikan harga BBM ini pemerintah coba memikirkan langkah-langkah ekonomi lain untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung, dari sisi pendidikan, ataupun hal-hal yang lain. Jadi saya kira kenaikan harga BBM pasti akan mempengaruhi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Fadhli menilai pemerintah perlu memikirkan cara memberikan stimulasi ekonomi kepada masyarakat miskin yang terdampak langsung.
“Pemerintah mestinya harus memikirkan bagaimana cara memberikan stimulasi ekonomi kepada masyarakat miskin kita yang terdampak langsung. Karena dari hasil survei kita itu ada 80% responden kita yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi ya pasti, ketika kita tanyakan apakah setuju dengan dinaikkannya harga BBM dengan alasan adanya perang Timur Tengah, mereka dengan alasan apapun tidak setuju dengan kenaikan harga tersebut,” tegasnya.
Dukungan publik terhadap program unggulan Prabowo-Gibran juga besar. Rata-rata lebih dari 70% responden mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Masalah utama yang disorot responden adalah tata kelola. 24,9% menyebut tata kelola sebagai masalah utama MBG, dan 23,1% untuk KDKMP. Pada CKG, 32,2% justru menyorot sosialisasi sebagai persoalan utama.
“Pesannya sungguh sangat sederhana: program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran harus terus berjalan,” tuturnya.
Lalu, sebanyak 62,5% responden tidak setuju jika ada pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Prabowo-Gibran di tengah jalan.
“Secara statistik, mayoritas responden menolak upaya makar terhadap Prabowo-Gibran. Ini boleh jadi sinyalemen mayoritas rakyat memang masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo,” ujar Fadhli. (NVR)